Koalisi Sipil Soroti Penangkapan Sebelum Demo 27 Agustus

Koalisi menilai, penangkapan sebelum aksi harus didasarkan pada bukti konkret dan proses hukum individual. Mereka menolak penggunaan dugaan terhadap sebagian orang sebagai dasar untuk memperlakukan keseluruhan peserta demonstrasi sebagai ancaman keamanan.

“Demonstrasi bukan ancaman pertahanan,” kata koalisi.

Koalisi meminta Polri mengevaluasi pendekatan pengamanan demonstrasi. Mereka mendesak penghentian penangkapan preventif tanpa dasar hukum, profiling, kriminalisasi, dan penggunaan kekuatan berlebihan. Pengamanan aksi, menurut koalisi, harus mengedepankan komunikasi, negosiasi, de-eskalasi, dan perlindungan peserta.

“Kepolisian tidak boleh mencegah ekspresi politik hanya karena dianggap berpotensi mengganggu ketertiban,” tulis mereka.

Koalisi juga mendesak Komnas HAM dan Ombudsman RI melakukan pemantauan serta pemeriksaan independen. Hal yang diminta diperiksa mencakup penangkapan sebelum aksi, pelibatan TNI, penggunaan kekuatan, akses bantuan hukum, dan dugaan pelanggaran hak peserta aksi.

“Penegakan hukum harus berangkat dari perbuatan konkret dan bukti, bukan prasangka terhadap orang yang hendak berdemonstrasi,” kata koalisi.