Komisi I Sindir Stasiun TV Tak Taat Aturan Matikan Siaran Analog

Dia bilang, pemerintah selaku pemegang izin siaran bisa melakukan penertiban pada stasiun TV swasta yang belum sepenuhnya migrasi ke siaran digital.

Riefky kemudian berharap ada komunikasi dari pemerintah pada stasiun TV swasta yang masih siaran pada frekuensi analog dan belum beralih ke siaran digital.

"Kami harap ada komunikasi dari pemerintah kepada LPS yang masih siaran pada frekuensi analog sehingga tak ada lagi kebingungan di masyarakat," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Komisi I DPR RI akan selalu mendukung digitalisasi penyiaran di Indonesia dan membuka diri kepada pihak-pihak yang memiliki aspirasi mengenai ASO.

Diketahui Menkopolhukam Mahfud MD menyebut, ada beberapa stasiun TV swasta yang masih belum melakukan migrasi dari siaran analog ke siaran digital.

"Pemerintah sudah memutuskan kebijakan migrasi dari analog ke digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesiapan teknis yang sudah dibicarakan dalam waktu yang cukup lama dan semua cukup berjalan efektif," kata Mahfud, Kamis (3/11) lalu.

Menurut Mahfud, ada beberapa stasiun TV swasta yang membandel dan ikuti keputusan pemerintah. Yakni RCTI, Global TV, MNC TV, Inews, ANYV, TvOne, dan Cahaya TV.

"Perlu disampaikan bahwa itu adalah perintah undang-undang. Dan ini sudah lama disiapkan dan dikoordinasikan, termasuk dengan semua pemilik televisi ini," kata Mahfud.

Oleh karena itu, secara teknis, pemerintah disebut sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio (ISR) tertanggal 2 November 2022.