Komite II DPD RI Kerja Sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jakarta, IDN Times - Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI periode 2019-2024 menguatkan kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal itu dilakukan untuk terus membangun jalinan kerja sama dengan kementerian terkait dalam rangka pembangunan di daerah. Penguatan kerja sama tersebut bertujuan untuk sinergi mengawal program-program yang dapat mewujudkan percepatan pembangunan di daerah.
Dalam pertemuan yang dilakukan dengan Menteri KKP, Edhy Prabowo, di Kantor KKP, Jakarta, pimpinan Komite II DPD RI berharap agar pihaknya dapat dilibatkan dalam merumuskan program pembangunan di daerah. Anggota DPD RI yang tergabung dalam Komite II merupakan wakil daerah yang mengerti seluk-beluk permasalahan dan aspirasi yang terdapat di daerah.
“Kami berharap kemitraan antara DPD RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan semakin kuat agar sejak awal dapat terbangun komunikasi sehingga teman-teman di setiap daerah dapat melaksanakan kemitraan terkait pelaksanaan tugas,” ucap Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai.
1. DPD RI siap untuk mendukung dan mengawal program-program pemerintah yang dinilai efektif dalam memajukan daerah
Terkait sinergi dalam pembangunan daerah, lanjut Yorrys, DPD RI mempunyai komitmen dalam memperjuangkan aspirasi daerah. DPD RI juga siap untuk mendukung dan mengawal program-program pemerintah yang dinilai efektif dalam memajukan daerah.
“Kami paham akan kebutuhan di daerah dan kami berharap ke depan kita dapat bersinergi untuk bersama-sama memajukan daerah,” imbuh Yorris yang merupakan anggota DPD RI dari Provinsi Papua.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, menyampaikan mengenai potensi perikanan di Kabupaten Pidie dan Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya. Atas potensi tersebut, dirinya berharap KKP dapat menyusun program untuk memajukan potensi di daerah tersebut.
Selain itu, Puteh juga mengusulkan kepada menteri untuk meningkatkan status Pelabuhan Kuala Idi dari UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah menjadi pelabuhan dengan dukungan APBN.
“Pelabuhan Lampulo sudah berfungsi dengan baik dan sudah ditingkatkan. Sebaliknya, Pelabuhan Kuala Idi belum ditingkatkan, padahal Idi merupakan pelabuhan nelayan tersibuk di Aceh dan memiliki jumlah kapal nelayan terbanyak di Aceh,” ujar Abdullah Puteh yang juga anggota DPD RI dari Provinsi Aceh.
2. KKP membutuhkan anggota DPD RI dalam menyusun program-program untuk daerah
Saat menerima kunjungan yang dihadiri Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri dan Bustami Zainudin itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menyambut positif jalinan kemitraan dengan Komite II DPD RI. Menurutnya, KKP membutuhkan anggota DPD RI dalam menyusun program-program untuk daerah.
Dirinya akan menjalin kemitraan yang dapat membantu program pembangunan pemerintah dapat berjalan, salah satunya dengan Komite II DPD RI. Dengan adanya kemitraan bersama Komite II DPD RI tersebut, Edhy berharap agar terbangun komunikasi kuat yang menghasilkan program-program yang dibutuhkan masyarakat di daerah.
“Intinya bagaimana program sama-sama kita pegang agar berjalan. Kita bangun komunikasi yang terbaik untuk masyarakat. Saya harap kunjungan ini merupakan awal yang baik. Presiden juga sudah memberikan perintah, jika terdapat peluang dalam meningkatkan pendapatan di daerah, jangan dipersulit,” pungkas Edhy.
