Komnas HAM Desak Pemerintah dan DPR Hapus Pasal Genosida pada RKUHP
Jakarta, IDN Times - Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menghapus tindak pidana khusus, yakni genosida dan kejahatan kemanusiaan yang tertuang dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Dikhawatirkan menjadi penghalang adanya penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif," kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dikutip dari ANTARA, Selasa (6/12/2022).
1. Komnas HAM meminta perbaiki pasal yang berpotensi terjadi diskriminasi
Atnike mengungkapkan, Komnas HAM gencar mendesak penghapusan tindak pidana tersebut karena adanya asas dan ketentuan, yang tidak sejalan dengan karakteristik khusus genosida dan kejahatan kemanusiaan.
Selain itu, Komnas HAM juga melayangkan permohonan kepada pihak terkait untuk membenahi dan memperbaiki pasal-pasal RKUHP versi terbaru yakni 30 November 2022, yang berpotensi terjadinya diskriminasi dan pelanggaran HAM.
Pasal-pasal tersebut di antara lainnya yaitu Pasal 300 tentang hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Lalu, pasal 465, 466, dan 467 tentang aborsi agar tidak mendiskriminasi perempuan. kemudian, rancangan Pasal 218, 219, dan 220 tentang tindak pidana penghinaan kehormatan atau martabat presiden dan wakil presiden.
2. Mendesak penghapusan pasal yang membatasi kebebasan berekspresi
Tidak berhenti di situ, Atnike juga mendesak untuk menghapus rancangan pasal 263 dan 264 tentang tindak pidana penyiaran atau penyebaran berita atau pemberitahuan palsu. Begitu juga dengan Pasal 349-350 yang berbicara mengenai kejahatan terhadap penghinaan kekuasaan publik dan lembaga negara.
Upaya ini dilakukan Komnas HAM karena berpotensi membatasi hak bebas dalam berpendapat dan berekspresi, berserikat dan berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hal itu sebagaimana dijamin pasal 28 e UUD 1945 dan Pasal 15 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
3. Upaya dilakukan agar RKUHP tidak melanggar HAM
Lebih lanjut, ketua Komnas HAM ini juga memohon agar pemerintah dan DPR mendengarkan dan mempertimbangkan masukan publik terhadap KUHP.
Hal ini, kata dia, untuk memastikan perubahan serta perbaikan sistem hukum pidana berada dalam koridor penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
Komnas HAM bersama delapan komisioner lainnya sampai saat ini berharap pandangan, desakan, dan masukan tersebut bisa membuka ruang diskusi lebih lanjut. Sebab, upaya ini diyakinkan dapat menghasilkan RKUHP yang baik tanpa melanggar HAM.
