Komnas HAM: Negara Wajib Tanggung Jawab Kematian 5 Peserta Latsar

29 Jun 2026, 16:29 WIB

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

Komnas HAM: Negara Wajib Tanggung Jawab Kematian 5 Peserta Latsar

Karangan bunga dari Menteri Koperasi di rumah Nola, Calon Manajer Kopdes yang meninggal. (IDN Times/istimewa).

Intinya Sih

Komnas HAM menegaskan negara wajib bertanggung jawab atas kematian lima peserta Latsarmil SPPI karena program tersebut berada di bawah otoritas negara dan harus menjamin perlindungan hak hidup.
Lima peserta meninggal akibat heatstroke, henti jantung, dan tuberkulosis dalam rentang sepuluh hari, menjadi peringatan serius terhadap pelaksanaan latihan fisik bagi peserta sipil tanpa kesiapan memadai.
Komnas HAM merekomendasikan penghentian Latsarmil, pemulihan bagi keluarga korban, penyelidikan independen, serta penegakan hukum transparan terhadap dugaan kelalaian penyelenggara program.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap negara tak bisa lepas tanggung jawab atas meninggalnya lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam latihan dasar militer (Latsarmil) calon manajer Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).

"Dalam hukum HAM, tanggung jawab negara atas kematian dalam program yang diselenggarakannya tidak terhapus hanya dengan alasan bahwa korban telah lulus tes kesehatan atau mengikuti program secara sukarela. Negara memiliki kewajiban positif (positive obligation) untuk secara aktif melindungi nyawa dalam setiap program yang berada di bawah otoritasnya," kata Koordinator Subkom Penegakan HAM Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).

1. Negara punya kewajiban lakukan uji tuntas dan respons risiko yang ada

ilustrasi latihan militer (pexels.com/Sz Katarzyna)

Pramono menjelskan negara punya kewajiban melakukan uji tuntas (due diligence), menerapkan standar keselamatan yang memadai, melakukan pemantauan berkelanjutan, serta merespons cepat ketika muncul risiko terhadap peserta. Selain itu, setiap kematian dalam program negara wajib diselidiki secara cepat, independen, menyeluruh, dan hasilnya disampaikan kepada publik.

Komnas HAM menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya lima peserta SPPI selama mengikuti Latsarmil yang digelar di 67 satuan TNI di seluruh Indonesia. Program tersebut diikuti lebih dari 40 ribu calon manajer koperasi desa dan kampung nelayan.

2. Korban meninggal karena heatstroke hingga henti jantung

Pelaksanaan latihan militer untuk calon manajer koperasi desa merah putih dan kampung nelayan merah putih di Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta. (Dokumentasi Kemhan)

Dari data Kementerian Pertahanan per 27 Juni 2026, lima korban meninggal akibat heat stroke, henti jantung, dan tuberkulosis. Komnas HAM menilai kematian lima peserta dalam rentang waktu 10 hari menjadi alarm serius terhadap penyelenggaraan program yang melibatkan latihan fisik bagi peserta sipil.

"Bagi peserta sipil yang tidak memiliki kebiasaan/pengalaman latihan fisik, atau memiliki toleransi yang rendah terhadap latihan fisik berat berimplikasi terhadap risiko serangan penyakit sebagaimana penyebab yang mengancam nyawa dalam latihan dasar militer tersebut perlu menjadi perhatian serius penyelenggara," katanya.

3. Komnas HAM minta program dihentikan

ilustrasi latihan militer (pexels.com/Lukas Blazek)

Komnas HAM merekomendasikan pemerintah menghentikan pembekalan dalam bentuk Latsarmil karena dinilai tidak berkaitan langsung dengan kompetensi manajerial pengelola koperasi.

Komnas HAM juga meminta pemerintah memberikan pemulihan efektif bagi keluarga korban, memastikan proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kelalaian, mendorong kepolisian segera mengajukan autopsi forensik terhadap lima jenazah, menjamin proses penegakan hukum berlangsung transparan dan akuntabel, serta membuka akses seluas-luasnya bagi tim penyelidikan independen, termasuk Komnas HAM.