Kompolnas Minta AKBP Bintoro Disidang Etik Lanjut Pidana Pemerasan
- Kompolnas meminta Polri menggelar sidang etik terhadap AKBP Bintoro terkait pemerasan Rp5 miliar terhadap anak bos Prodia.
- Propam Polda Metro perlu mendalami bantahan dan penjelasan Bintoro dalam video klarifikasi untuk membuktikan kebenaran pernyataannya.
- AKBP Bintoro telah ditahan di Paminal setelah ditempatkan khusus dan menjalani pemeriksaan oleh Bidpropam Polda Metro Jaya.
Jakarta, IDN Times - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera menggelar sidang etik terhadap eks Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menjelaskan jika AKBP Bintoro terbukti melakukan pemerasan Rp5 miliar terhadap anak bos Prodia, maka perlu diproses secara pidana.
"Tindak tegas siapapun anggota yang melakukan pelanggaran termasuk etik dan pidananya, itu apa yang kami harapkan," kata Anam saat dihubungi, Selasa (28/1/2025).
1. Propam perlu menguji pernyataan AKBP Bintoro yang membantah pemerasan
Anam menjelaskan, Propam Polda Metro juga perlu mendalami soal bantahan dan penjelasan AKBP Bintoro yang dibuat dalam bentuk video klarifikasi. Sebab, Propam perlu membuktikan kebenaran pernyataan Bintoro kepada publik.
"Kami mendorong, tradisi pemeriksaan yang mengurai sedetail-detailnya seperti di kasus-kasus sebelumnya itu bisa dilaksanakan oleh Propam, khususnya Paminal. Nah, ini penting untuk membuat terangnya peristiwa," ujar dia.
2. AKBP Bintoro sudah dipatsus
Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Radjo Alriadi Harahap, mengatakan AKBP Bintoro telah ditahan atau ditempatkan khusus (patsus) di Paminal setelah menjalani pemeriksaan oleh Bidpropam Polda Metro pada Sabtu (25/1/2025).
"Kami sudah tangani dari Sabtu kemarin yang bersangkutan dan bersamaan waktu sudah kami amankan di Paminal Polda Metro Jaya," kata Radjo saat dihubungi, Senin (27/1/2025)
3. AKBP Bintoro diduga memeras tersangka pembunuhan
Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Imam Santoso, mengungkap adanya dugaan pemerasan oleh AKBP Bintoro terhadap korban yang merupakan anak bos klinik kesehatan Prodia sebesar Rp5 miliar.
Bintoro diduga meminta sejumlah uang terhadap tersangka dengan jaminan kasusnya tak akan dilanjutkan. Namun, ternyata kasus terus berlanjut hingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini pun mencuat setelah adanya gugatan perdata dari pihak korban pemerasan terhadap AKBP Bintoro pada 6 Januari 2025 lalu. Korban menuntut pengembalian uang beserta aset yang telah disita secara tidak sah dari kejahatan seksual dan perlindungan anak yang menyebabkan korban meninggal dunia.
"Berdasarkan informasi yang diterima IPW dari sumber Perwira Tinggi Polri, terhadap AKBP Bintoro akan dilakukan proses pidana pemerasan dalam jabatan yang termasuk dalam korupsi. Sebab dalam aliran dana tersebut dilewatkan melalui advokat yang diduga kuasa hukum tersangka," ujar Sugeng dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu, Bintoro membantah melakukan pemerasan. Dia menjelaskan, isu pemerasan ini bermula ketika Polres Jaksel menangani kasus dugaan kejahatan seksual dan perlindungan anak yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan tersangka Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto.
"Pada saat olah TKP ditemukan obat-obatan terlarang (inex) dan senjata api. Singkat cerita kami dalam hal ini Satreskrim Polres Jakarta Selatan, yang saat itu saya menjabat sebagai Kasatreskrimnya melakukan penyelidikan dan penyidikan," ujar dia dalam video klarifikasinya.
"Hingga saat ini, proses perkara telah P21 dan dilakukan pelimpahkan ke JPU dengan dua tersangka yaitu saudara AN dan B untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan," lanjutnya.
Bintoro menyebut, tersangka Arif Nugroho tak terima atas kasus yang menjeratnya dan memviralkan berita bohong tentang pemerasan.
"Faktanya semua ini fitnah," ujar dia.
