KPI: Perempuan dan Disabilitas Paling Terdampak Karhutla

10 Sep 2026, 19:05 WIB

Cantika Lutfiah M

News

Channel

Add Us on Google

KPI: Perempuan dan Disabilitas Paling Terdampak Karhutla

ilustrasi perempuan (IDN Times/NRF)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Karhutla menambah beban perempuan melalui pekerjaan rumah, perawatan keluarga sakit, serta biaya masker dan obat, saat pendapatan menurun akibat aktivitas ekonomi terganggu.
Penyandang disabilitas masih menghadapi keterbatasan akses evakuasi dan layanan bencana; BNPB memiliki kebijakan, tetapi unit pelayanan disabilitas baru terbentuk di lima provinsi sejak 2016.
Perempuan juga terlibat dalam penanganan karhutla, seperti patroli dan edukasi oleh The Power of Mama di Ketapang, sehingga keterlibatan mereka dalam pencegahan dan pengambilan keputusan perlu diperkuat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Tahun 2014

Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 mengatur penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.

sejak 2016

Unit pelayanan disabilitas baru terbentuk di lima provinsi. Akses evakuasi dan layanan bagi penyandang disabilitas masih perlu diperkuat.

Kamis (10/9/2026)

KPI menyatakan karhutla menambah beban ekonomi dan perawatan keluarga bagi perempuan. BNPB menekankan perlunya akses serta pelibatan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Karhutla di sejumlah wilayah Indonesia memperberat beban perempuan dan penyandang disabilitas, terutama melalui paparan asap, penurunan pendapatan, peningkatan pengeluaran, serta keterbatasan akses perlindungan dan evakuasi.
Who?
Perempuan, anak, ibu hamil, lansia, orang dengan penyakit kronis, dan penyandang disabilitas terdampak. BNPB, Koalisi Perempuan Indonesia, Yuli Suryantika, Pangarso Suryotomo, serta kelompok The Power of Mama turut terlibat.
Where?
Dampak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia yang mengalami karhutla. Kelompok The Power of Mama menjalankan kegiatan penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang.
When?
Isu ini disampaikan dalam diskusi publik Yayasan Madani Berkelanjutan terkait karhutla pada Kamis, 10 September 2026. Unit pelayanan disabilitas telah terbentuk di lima provinsi sejak 2016.
Why?
Asap karhutla menambah pekerjaan rumah tangga dan biaya kesehatan perempuan, sementara aktivitas ekonomi menurun. Penyandang disabilitas masih menghadapi akses evakuasi, perlindungan, dan layanan kebencanaan yang perlu diperkuat.
How?
Perempuan membersihkan abu, merawat keluarga sakit, membeli masker dan obat, serta sebagian melakukan patroli dan edukasi. BNPB mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 dan mendorong akses serta partisipasi disabilitas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kebakaran hutan membuat banyak tempat jadi berasap. Perempuan jadi lebih sibuk bersih-bersih, menjaga keluarga sakit, dan membeli masker serta obat. Uang keluarga juga bisa berkurang. Orang disabilitas masih susah mendapat bantuan dan jalan evakuasi. BNPB ingin mereka ikut dilibatkan. Di Ketapang, ibu-ibu juga ikut menjaga dan mengajari warga tentang kebakaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Di tengah beratnya dampak karhutla, perhatian terhadap kebutuhan perempuan dan penyandang disabilitas mulai mendapat ruang yang lebih jelas dalam penanggulangan bencana. Kebijakan perlindungan telah tersedia, sementara contoh seperti The Power of Mama menunjukkan perempuan mampu berperan aktif melalui patroli, edukasi, dan penyampaian aspirasi warga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia berdampak besar, khususnya bagi kehidupan masyarakat setempat. Dampaknya turut memperberat kehidupan kelompok rentan, terutama perempuan dan penyandang disabilitas.

Beban moral dan ekonomi yang dihadapi perempuan meningkat, beriringan dengan penyandang disabilitas yang masih menghadapi keterbatasan akses perlindungan, evakuasi, dan layanan kebencanaan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menilai, penanganan karhutla perlu memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, bukan hanya berfokus pada pemadaman api.

1. Beban perempuan bertambah saat terjadinya karhutla

ilustrasi perempuan korban kekerasan yang terisolasi (unsplash.com/Pablo Merchán Montes)

Yuli Suryantika dari Koalisi Perempuan Indonesia mengatakan ketika asap karhutla muncul, pekerjaan perempuan bertambah. Mereka harus lebih sering membersihkan abu, mencuci, merawat anggota keluarga yang sakit, serta membeli masker dan obat.

Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi berkurang, sehingga pendapatan menurun tetapi pengeluaran terus meningkat.

“Beban tambahan ini nyata, meski sering tidak terlihat dalam statistik bencana. Lanjut jadi perempuan, perempuan menjadi manajer krisis keluarga, pengeluaran bertambah, pendapatan berkurang, yang pasti dompet keluarga terjepit,” kata Yuli dalam diskusi publik Yayasan Madani Berkelanjutan terkait karhutla, Kamis (10/9/2026).

Yuli menyebut perempuan, anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan penyakit kronis, sebagai kelompok yang lebih rentan dampak bencana.

2. Penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan dan akses khusus

ilustrasi penyandang disabilitas (unsplash.com/Annie Spratt)

Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo, menanggapi terkait akses evakuasi disabilitas yang masih sulit ketika bencana datang.

Dia menyebut telah memiliki kebijakan terkait penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana yang tertulis pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014, yang mengatur tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.

Namun, Pangarso menyatakan, unit pelayanan disabilitas baru terbentuk di lima provinsi sejak 2016. Penguatan akses evakuasi dan layanan bagi penyandang disabilitas masih perlu didorong.

“Apa saja yang dilakukan dalam ini adalah mulai dari penanganan, partisipasi dan pelindungan disabilitas dalam kegiatan bencana. Kita harus paham ya bahwa bencana itu selain berefek pada disabilitas, tapi juga bisa menimbulkan disabilitas baru,” kata Pangarso dalam diskusi yang sama.

Pangarso juga menekankan penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam penanggulangan bencana, bukan sekadar menjadi objek penanganan.

“Kami juga akan mendorong bagaimana disabilitas itu juga mempunyai akses sehingga mereka bisa berperan, tidak saja menjadi objek tapi harus sudah menjadi subjek,” tegas Pangarso.

3. Perempuan ikut berada di garis depan penanganan karhutla

Lahan seluas 673,4 hektare terdampak karhutla di Taman Nasional Way Kambas, petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman, Kelurahan Kuala Penet, Kecamatan Resort Kuala Penet, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung (21/8/2026). (Dok. BNPB)

Yuli juga mengatakan perempuan tidak hanya menjadi kelompok yang terdampak karhutla, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya penanganannya.

Ia mencontohkan kelompok The Power of Mama di Kabupaten Ketapang yang melakukan patroli, penjagaan, edukasi kepada masyarakat, menyuarakan kondisi warga, serta ikut menangani persoalan karhutla.

Menurut Yuli, keterlibatan perempuan dalam penanganan bencana perlu diperkuat, termasuk dalam pencegahan dan pengambilan keputusan.

“Jika perempuan selalu di garis depan saat keluarga terdampak, mengapa mereka tidak selalu berada di meja kebijakan?” tegas Yuli.