Fakta-Fakta Permukiman Israel Kena Sanksi Inggris dan 11 Negara
- Inggris bersama 11 negara berencana membatasi perdagangan permukiman Israel di Tepi Barat demi mempertahankan peluang solusi dua negara, menyusul kekerasan pemukim dan proyek E1.
- Sanksi Inggris menargetkan perusahaan dan individu pendukung perluasan permukiman, termasuk larangan impor serta pembatasan ekspor senjata; regulasinya ditargetkan berlaku dalam enam hingga sembilan bulan.
- Israel membalas dengan menutup konsulat Inggris di Yerusalem dan menghentikan program keamanan Palestina, sementara AS memperingatkan potensi tindakan ekonomi terhadap perusahaan Inggris yang mematuhi sanksi.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris bersama 11 negara lain resmi mengumumkan rencana penjatuhan sanksi terhadap perdagangan dengan permukiman Israel di Tepi Barat, Selasa (8/9/2026). Koalisi yang mencakup Inggris, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, dan Swedia tersebut menyatakan komitmen untuk memberlakukan pembatasan nasional maupun mendukung pembatasan Uni Eropa atas barang dari kawasan yang dinilai ilegal menurut hukum internasional.
Langkah ini diambil demi menjaga peluang berdirinya negara Palestina merdeka berdampingan dengan Israel melalui solusi dua negara (two-state solution).
Kebijakan bersama tersebut disepakati setelah meningkatnya eskalasi kekerasan pemukim serta rencana perluasan proyek permukiman E1 di Tepi Barat yang mengancam pemisahan wilayah utara dan selatan Palestina. Pengumuman pembatasan dari 12 negara ini langsung memicu reaksi diplomatik keras dari Israel serta peringatan dampak ekonomi dari pihak Amerika Serikat.
1. Rincian sanksi dagang dan tuduhan pembersihan etnis
ilustrasi pesawat kargo (unsplash.com/Patrick Campanale) Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan bahwa sanksi London akan menyasar perusahaan serta individu yang menyediakan layanan konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, atau real estate bagi perluasan permukiman. Inggris juga berencana memberlakukan larangan impor barang dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan, larangan izin ekspor senjata yang berkontribusi secara material terhadap pendudukan, serta larangan iklan permukiman di wilayahnya. Rangkaian regulasi untuk memberlakukan larangan dagang dan sanksi tersebut ditargetkan disahkan dalam kurun enam hingga sembilan bulan.
Dalam pidatonya di parlemen yang dilaporkan The Guardian, Miliband menegaskan sikap resmi London bahwa seluruh pendudukan Israel di Tepi Barat melanggar hukum. Dia menyatakan teroris pemukim yang didukung pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah melakukan pembersihan etnis terhadap warga Palestina. Miliband juga menambahkan bahwa Inggris akan menjatuhkan sanksi terhadap Al-Qard al-Hassan selaku sayap pembiayaan Hizbullah Lebanon serta memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran.
"Rangkaian tindakan yang saya umumkan mewakili pesan yang jelas kepada pemerintah Israel, kepada rakyat Palestina di Wilayah Pendudukan, dan kepada dunia bahwa kita tidak akan membiarkan penghancuran solusi dua negara," kata Miliband. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham turut menulis di The Guardian bahwa London tidak boleh terus ragu mengambil tindakan hanya karena takut dituduh anti-Israel. Miliband—yang menegaskan identitasnya sebagai seorang Yahudi Inggris yang bangga—menyatakan sanksi ini berfokus pada tindakan otoritas Israel demi menyelamatkan solusi dua negara, dan bukan ditujukan kepada rakyat Israel atau komunitas Yahudi.
2. Balasan diplomatik keras dari pihak Israel
bendera Israel (pexels.com/Thắng-Nháºt Trần) Pengumuman sanksi tersebut segera direspons dengan tindakan balasan cepat oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar. Saar mengumumkan penutupan konsulat Inggris di Yerusalem serta penghentian program pelatihan Inggris untuk pasukan keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Selain itu, Israel melarang 12 anggota parlemen dan aktivis asal Inggris, termasuk Jeremy Corbyn dan Diane Abbott, untuk masuk ke wilayahnya.
Saar menuduh Miliband menyebarkan kebohongan serta menilai pemerintah Inggris bekerja secara sistematis melawan Israel. Presiden Israel Isaac Herzog menyebut sanksi tersebut sebagai salah perhitungan fatal dan bentuk campur tangan kasar terhadap dinamika politik negaranya. Herzog juga menyatakan kekhawatirannya bahwa kebijakan sanksi ini pada akhirnya akan memukul para pekerja Palestina yang mencari nafkah di kawasan permukiman.
"Hal ini akan secara langsung merugikan—sayangnya—warga Palestina, merampas bisnis dan lapangan kerja mereka," ujar Herzog. Di dalam negeri Inggris, politisi oposisi dari Partai Konservatif Tom Tugendhat menilai larangan barang sulit berjalan karena perekonomian Palestina dan Israel saling terhubung erat. Walau demikian, sejumlah anggota parlemen Inggris lainnya menyatakan dukungan penuh atas tindakan pemerintah yang dinilai menjunjung moralitas dan keadilan.
3. Peringatan dampak ekonomi dan respons Amerika Serikat
potret Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee (U.S. Embassy Jerusalem, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons) Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, memperingatkan potensi dampak lanjutan yang merugikan London. Kepada BBC, ia mempertanyakan apakah pemerintah Inggris benar-benar menyadari konsekuensi sanksi tersebut bagi warganya, sembari menyoroti regulasi di sejumlah negara bagian AS seperti Florida yang mewajibkan tindakan balasan terhadap perusahaan yang mematuhi sanksi atas Israel.
Sebagaimana dilansir CBS News, anggota Kongres dari Florida Randy Fine menegaskan undang-undang di wilayahnya dapat melarang perusahaan Inggris yang mematuhi sanksi tersebut untuk berbisnis dengan pemerintah negara bagian maupun pemerintah daerah di Florida. Nilai perdagangan Florida dengan Inggris mencapai sekitar 4 miliar dolar AS atau setara Rp70,42 triliun (kurs Rp17.606) pada tahun lalu. Jumlah tersebut merupakan bagian kecil dari total nilai perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Inggris yang mencapai lebih dari 400 miliar dolar AS atau setara Rp7.042,4 triliun. Adapun barang-barang produksi permukiman Tepi Barat, yang sebagian besar merupakan hasil pertanian, tercatat hanya mencakup porsi kecil dari keseluruhan perdagangan Israel dengan Inggris.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan pihaknya tidak akan mengikuti langkah Inggris dan tidak ingin Tepi Barat semakin tidak stabil. Perdana Menteri Burnham sendiri telah menyampaikan rencana sanksi ini kepada Donald Trump sebelum pengumuman resmi dikeluarkan ke publik.
