Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Bendahara Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming ke luar negeri. Hal ini juga dibenarkan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
"Betul. Berlaku sejak 16 Juni sampai 16 Desember 2022," ujar Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (20/6/2022).
Maming dikabarkan terseret kasus dugaan suap izin usaha pertambangan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata secara terpisah mengatakan, kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan, namun tersangkanya belum diumumkan.
"Cuma memang secara resmi belum kita umumkan karena seperti yang kawan-kawan tahu kita akan mengumumkan ketika sudah ada upaya paksa penahanan," ujar Alex ketika ditemui di Gedung KPK ACLC.
Diketahui, mantan Bupati Tanah Bumbu ini sempat diperiksa KPK selama 12 jam. Usai diperiksa, ia tidak banyak bicara.
"Nanti biar ini yang jawab nanti," ujarnya saat itu.
Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, sebelumnya juga tidak merinci mengenai panggilan terhadap Maming. Sebab, hal itu masih dalam tahap penyelidikan.
"Kami saat ini tidak bisa sampaikan materinya," ujar Ali.