Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif, mengingatkan bahwa jabatan hakim termasuk salah satu jabatan yang rentan terjerat kasus suap. Hal ini disampaikan Laode dalam konferensi pers yang dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Sabtu (4/5).
Laode mengimbau Mahkamah Agung (MA) untuk berbenah dan memberikan sanksi tegas kepada hakim-hakimnya yang dinilai melanggar kode etik saat terjerat kasus korupsi.
Laode menegaskan bahwa KPK meminta keseriusan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk meningkatkan pengawasannya terhadap hakim-hakimnya. "Agar reformasi dan perbaikan ke dalam dilanjutkan," kata Laode.
Ia juga meminta agar Badan Pengawas (Bawas) di Mahkamah Agung dapat menindak tegas hakim yang bermasalah. "Dan kalau ditemukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kode etik, maka kita berharap Bawas di MA dapat memberikan pembelajaran yang tegas kepada para hakim yang dianggap masih bermasalah," kata Laode.
Meski demikian, Laode menegaskan bahwa KPK akan tetap membantu Mahkamah Agung untuk melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola di Mahkamah Agung. "Bahkan sebenarnya sekarang ini masih ada kerja sama KPK dengan pihak MA untuk pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola di MA," kata Laode.
"Oleh karena itu dengan kejadian ini tidak akan stop, bahkan kalau dari pihak KPK, kami akan meningkatkan upaya itu agar kejadian yg sama tidak terulang lagi," tambah dia.
Laode menyebutkan ada beberapa bentuk kerja sama yang berjalan antara KPK dengan MA.
"Satu, membantu Bawas di MA bahkan kita training beberapa Bawas agar mereka bsa melakukan penagwasan terhadap hakim," kata Laode. "Sudah
berjalan beberapa tahun yang lalu," tambahnya lagi.
Selain itu, menurutnya KPK dan MA juga bekerja sama untuk meningkatkan kualitas tata kelola baik administrasi maupun keuangan yang ada di tubuh MA. "Ini masih baru di setahun terakhir ini. Capaiannya belum banyak, tapi kami pikir ini penting untuk KPK lakukan," kata Laode.