KPK Sita BMW Listrik di Rumah Komisaris PT RNB, Terkait TPPU Pekalongan

Budi mengatakan, dalam penggeledahan tersebut penyidik menyita satu unit mobil listrik merek BMW. Penyitaan kendaraan mewah itu merupakan bagian dari penelusuran bukti dalam kasus dudagan pencucian uang korupsi di Pemkab Pekalongan.

Dalam kasus dugaan pencucian uang korupsi itu, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memenangkan pengadaan tender dari PTN RNB. Perangkat daerah di Pemkab Pekalongan diminta memenangkan PT RNB meski ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran harga lebih rendah.

Kasus korupsi di Pemkab Pekalongan sarat dengan konflik kepentingan. Suami Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sekaligus Anggota DPR Fraksi Golkar, Muktaruddin Ashraff Abu serta anaknya, yakni Muhammad Sabiq Ashraff yang juga anggota DPRD Pekalongan mendirikan perusahaan, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). Perangkat daerah di Pekalongan diharuskan memenangkan PT RNB meski ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran harga lebih rendah.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, sepanjang 2023-2026, transaksi yang masuk ke PT RNB sebesar Rp46 miliar. Jumlah tersebut berasal dari kontrak PT RNB dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan.

“Awalnya itu sekitar Rp46 miliar (transaksi ke perusahaan suami dan anak Farida Arafiq) atau setelah dipotong untuk bayar pegawai Rp22 miliar, ada (sisa) Rp24 miliar, Itu kalau dibuatkan rumah layak huni untuk masyarakat di Pekalongan dengan indeks per rumah Rp50 juta, itu bisa sekitar 400 ratusan rumah,” ujar Asep dalam jumpa pers di KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

“Kalau dibikin jalan, jalan kabupaten yang biaya per kilometernya Rp250 juta, itu sekitar 50 sampai 60 kilometer, yang Rp24 miliar itu bayangkan digunakan untuk kepentingan masyarakat,” lanjutnya.

Adapun, sebesar Rp24 miliar sisa yang didapatkan PT RNB dari kontrak tersebut dibagi-bagi ke keluarga Fadia Arafiq. Suami dan anaknya pun turut kecipratan uang. Berikut daftar aliran uang dari PT RNB:

Fadia Arafiq dikenakan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).