KPK Sita Uang Rp10 Miliar Terkait Kasus Korupsi EDC BRI

Jakarta, KDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp10 miliar. Penyitaan ini terkait dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di Bank BRI.

"Dalam sepekan ini, Penyidik telah melakukan penyitaan uang sejumlah sekitar Rp10 miliar, dari para pihak swasta, yang merupakan pelaksana pengadaan mesin EDC di BRI. Penyitaan ini sekaligus sebagai langkah awal KPK untuk mengoptimalkan pemulihan keuangan negara atau asset recovery," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip pada Kamis (14/8/2025).

KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur Utama Allo Bank, Indra Utoyo (eks Direktur BRI), eks Wakil Direktur Utama Bank BRI Catur Budi Harto, Sunardi (SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI), Elvizar (PT Pasifik Cipta Solusi), dan Rudy Suprayudi Kartadidjaja (PT Bringin Inti Teknologi).

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan Pasal 18 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam konstruksi perkaranya, terdapat dua skema dalam pengadaan mesin EDC ini, yaitu beli putus dan sewa. Dalam skema beli putus meliputi pengadaan tahun 2020-2024 sebanyak 346.838 unit senilai Rp942 miliar. Sedangkan skema sewa untuk 2020 s.d 2024 sejumlah 200.067 unit senilai Rp1,2 triliun.

Dengan demikian, total anggaran dalam pengadaan tersebut senilai Rp2,1 triliun. Sedangkan hitungan awal nilai kerugian keuangan negaranya mencapai Rp744 miliar.