Thailand Panggil Dubes Israel, Bahas Ulah Turis di Destinasi Wisata
- Thailand memanggil Dubes Israel Alona Fisher-Kamm untuk membahas dugaan bisnis melalui nominee lokal dan perilaku turis di Koh Phangan, Koh Samui, serta Phuket.
- Pemerintah menegaskan wisatawan wajib mematuhi hukum dan tradisi; sebelumnya Thailand mendeportasi warga Israel yang mengancam pemilik kebun binatang terkait spanduk “Free Palestine”.
- Di tengah kenaikan kunjungan warga Israel, Thailand memperketat aturan deportasi dan masa bebas visa, sementara aktivis nasionalis menyerukan aksi di Kedutaan Israel.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Thailand mengambil langkah tegas terkait pelanggaran hukum dan norma lokal yang melibatkan wisatawan asing dengan memanggil Duta Besar Israel Alona Fisher-Kamm di Bangkok pada Selasa (8/9/2026). Pemanggilan tersebut dilakukan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow untuk membahas persoalan kepemilikan bisnis melalui nominee lokal dan perilaku turis di Koh Phangan, Koh Samui, serta Phuket.
Pertemuan itu berlangsung setelah Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul memerintahkan deportasi seorang warga Israel yang mengancam pemilik kebun binatang terkait spanduk “Free Palestine”. Tindakan tegas tersebut kemudian disusul deportasi pasangan Prancis dari pemilik kebun binatang tersebut. Sihasak menyampaikan bahwa keterbukaan Thailand terhadap wisatawan tetap disertai kewajiban mematuhi hukum dan menghormati tradisi setempat.
“Thailand adalah negara yang menyambut turis. Namun pada saat yang sama, itu tidak berarti turis, terlepas dari kewarganegaraan, boleh melakukan apa saja yang mereka inginkan,” katanya, dikutip Jerusalem Post.
Fisher-Kamm menerima keprihatinan pemerintah Thailand dan berjanji meningkatkan edukasi mengenai perilaku bagi warga negaranya.
1. Thailand soroti dampak pelanggaran turis asing
ilustrasi street food di Thailand (pexels.com/Markus Winkler) Pemerintah Thailand menilai sejumlah pelanggaran wisatawan asing telah memengaruhi kehidupan sosial masyarakat lokal. Sihasak menyebut insiden tersebut telah melukai perasaan warga serta mengganggu budaya di Phuket dan Phang Nga. Sementara itu, Fisher-Kamm mengusulkan panduan tata tertib bagi wisatawan Israel yang akan disalurkan melalui kedutaan, perusahaan pariwisata, dan maskapai penerbangan.
Usulan tersebut muncul ketika pembicaraan diplomatik di Bangkok masih berlangsung dalam tensi tinggi, dengan Thailand meminta Israel mengambil tindakan lebih nyata. Rencana konferensi pers bersama juga batal setelah Fisher-Kamm meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada media. Sihasak kembali menyampaikan komitmen pemerintah untuk mempertahankan norma yang berlaku di Thailand.
“Pariwisata penting bagi kita, tetapi bukan hanya soal pendapatan, melainkan juga tentang martabat Thailand. Bahkan insiden kecil yang melibatkan turis dapat berdampak pada hubungan internasional,” katanya, dikutip Bloomberg via Straits Times.
2. Thailand perketat aturan di tengah kunjungan turis Israel
ilustrasi wisatawan asing di Thailand (pexels.com/David Egon) Jumlah wisatawan Israel yang datang ke Thailand mengalami peningkatan pada 2026. Lebih dari 277 ribu warga Israel berkunjung selama delapan bulan pertama 2026, naik sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Kenaikan tersebut meneruskan pertumbuhan kunjungan pada 2025 yang mencapai hampir 46 persen dengan total 410.125 orang. Pada periode itu, jumlah kedatangan wisatawan asing secara keseluruhan justru turun lebih dari 7 persen.
Peningkatan kunjungan wisatawan Israel berlangsung bersamaan dengan penerapan aturan imigrasi yang lebih ketat. Regulasi yang memungkinkan deportasi terhadap warga asing yang mengganggu ketertiban umum atau melanggar hukum lokal mulai berlaku sejak akhir Agustus 2026. Masa tinggal bebas visa bagi wisatawan dari sebagian besar negara yang memenuhi syarat juga akan dipangkas menjadi 30 hari mulai 15 September 2026.
3. Aktivis Thailand serukan aksi di Kedutaan Israel
Bendera Thailand (pexels.com/Markus Winkler) Aktivis nasionalis veteran Sondhi Limthongkul menyerukan aksi di depan Kedutaan Besar Israel di Bangkok pada 10 September 2026 melalui gerakan “Take Back Thailand”. Aksi tersebut ditujukan untuk mendesak penindakan terhadap investasi asing yang dinilai tak transparan serta kepemilikan aset melalui struktur nominee.
Penyelenggara juga menyoroti aktivitas warga Israel bersama warga China, Rusia, dan warga negara asing lainnya yang dinilai melanggar aturan. Gerakan tersebut meneruskan demonstrasi berskala kecil yang digelar kelompok nasionalis dua minggu sebelumnya untuk menuntut penghormatan terhadap hukum setempat.
Penegakan hukum dan pengawasan terhadap pendatang asing menjadi prioritas pemerintah Thailand dalam menjaga ketertiban serta kedaulatan negara. Langkah ini diharapkan mampu meredam keresahan masyarakat lokal sekaligus menjaga kestabilan iklim pariwisata.
