KPU Kota Depok Minta Rp120 M untuk Biaya Pilkada, Pemkot Keberatan

18 Apr 2022, 12:35 WIB

Petugas KPPS melakukan penghitungan suara Pilkada Kota Depok tahun 2020 di TPS 69, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Depok, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mulai mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pilkada 2024. Untuk memudahkan pelaksanaan, KPU Kota Depok telah membuat persiapan, salah satunya membahas permintaan anggaran sebesar Rp120 miliar kepada Pemerintah Kota Depok.

Ketua KPU Kota Depok Nana Sobarna mengatakan, KPU Kota Depok sudah melakukan komunikasi kepada Pemerintah Kota Depok terkait persiapan pelaksanaan Pilkada 2024. Komunikasi tersebut salah satunya meminta anggaran untuk pelaksanaan pilkada.

"Ada peningkatan (anggaran) dua kali lipat sebesar Rp120 miliar," ujar Nana kepada wartawan, Minggu (17/4/2022).

1. Anggaran Rp120 miliar untuk memenuhi kebutuhan dari awal sampai pilkada selesai

Ketua KPU Kota Depok, Nana Sobarna bersama Ketua Bawaslu Kota Depok, usai menyaksikan apel kesiapan pengamanan Pilkada Kota Depok, Selasa (8/12/2020) (IDN Times/Dicky)

Nana menuturkan, anggaran Pilkada Kota Depok yang diajukan sebelumnya pada 2020 ke Pemkot Depok sebesar Rp60 miliar. Namun untuk Pilkada 2024, anggaran yang diajukan sebesar Rp120 miliar untuk biaya persiapan hingga akhir pelaksanaan pilkada.

"Anggaran itu untuk memenuhi semua kebutuhan dari awal sampai selesai," tutur Nana.

Walaupun terhitung masih dua tahun untuk melaksanakan Pilkada Kota Depok 2024, namun KPU Kota Depok berusaha maksimal memanfaatkan waktu untuk menyukseskan kembali Pilkada Kota Depok. Menurutnya, pemanfaatan waktu dan persiapan yang matang dapat memudahkan proses dan menyukseskan Pilkada Kota Depok.

2. Badan Keuangan Daerah minta KPUD sesuaikan anggaran pilkada

Penetapan nomor pasangan calon di Pilkada Depok (Dok. KPU Depok)

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Wahid Suryono mengatakan, telah menerima pengajuan anggaran Pilkada Kota Depok dari KPU Kota Depok. Pemkot Depok sudah melakukan diskusi awal, salah satunya terkait permintaan anggaran pilkada yang dinilai terlalu besar.

"Kami sudah meminta KPU Kota Depok untuk merevisi atau penyesuaian anggaran Pilkada Kota Depok," ujar Wahid.

Dia menilai, permintaan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp60 miliar saja telah dipertimbangkan, apalagi anggaran sebesar Rp120 miliar yang diajukan harus disesuaikan kembali, karena kondisi ekonomi.

"Kondisi ekonomi di Kota Depok masih recovery, jadi ya dipertimbangkan kembali," ucap Wahid.

3. Pekan depan revisi anggaran harus diterima Pemkot Depok

Penetapan nomor pasangan calon di Pilkada Depok (Dok. KPU Depok)

Pandemik COVID-19 yang belum usai di Kota Depok menjadi salah satu alasan Pemkot meminta KPUD melakukan revisi anggaran. Kebangkitan ekonomi akibat COVID-19 lebih dikedepankan tanpa melupakan anggaran pelaksanaan pilkada yang dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini.

"Jadi, kami masih terus koordinasi dengan KPU Kota Depok sehingga data pengajuan kami terima kembali," terang Wahid.

Hingga kini, Pemerintah Kota Depok belum menerima kebali data terbaru pengajuan anggaran dari KPU Kota Depok. Pemkot masih menunggu pengajuan kembali dari KPUD hingga pekan depan.

"Mestinya awal pekan depan sudah kami terima kembali berkas pengajuan yang baru, kami memberikan kesempatan penyesuaian secara self assessment," ujar Wahid.