Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Cak Imin Sebut Fraud JKN Pengkhianatan, BPJS Perketat Pengawasan

2 min read
Cak Imin Sebut Fraud JKN Pengkhianatan, BPJS Perketat Pengawasan
Menko PM, A. Muhaimin Iskandar di agenda INAHAFF di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026)/ (IDN Times Dini Suciatiningrum)
  • Cak Imin menyebut fraud JKN sebagai pengkhianatan gotong royong karena setiap dana yang disalahgunakan merampas hak masyarakat atas layanan kesehatan.
  • Program JKN telah melindungi 285,83 juta jiwa atau 98,52 persen penduduk; pencegahan fraud dinilai perlu melibatkan seluruh ekosistem kesehatan.
  • BPJS Kesehatan menerapkan pemeriksaan berlapis dan mengajak pemangku kepentingan mencegah kebocoran agar iuran rakyat tepat sasaran untuk layanan berkualitas.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menegaskan praktik kecurangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai gotong-royong.

Sebab, kata Cak imin, dana yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan amanat seluruh rakyat Indonesia yang harus dijaga, agar benar-benar digunakan untuk memenuhi hak masyarakat atas layanan kesehatan.

"Kecurangan adalah pengkhianatan terhadap seluruh nilai gotong-royong. Dana JKN ini adalah amanat seluruh rakyat Indonesia. Setiap rupiah yang dicuri adalah perampasan terhadap hak masyarakat atas layanan kesehatan," ucap Cak Imin dalam acara The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2026, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

  1. 1. JKN telah melindungi 285,83 juta orang

    Cak Imin Sebut Fraud JKN Pengkhianatan, BPJS Perketat Pengawasan
    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito di INAHAFF Jaksel, Rabu (18/11/2026).(IDN Times/Dini Suciatiningrum)

    Hingga saat ini, program JKN telah melindungi 285,83 juta jiwa atau setara 98,52 persen penduduk Indonesia. Capaian tersebut perlu dijaga melalui sistem penyelenggaraan yang profesional, tangguh, dan terbebas dari praktik kecurangan.

    Ia menekankan, kecurangan dalam sistem JKN tidak hanya merugikan keuangan program, tetapi juga mengancam keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat. Karena itu, upaya pencegahan dan penindakan tidak bisa hanya dibebankan kepada BPJS Kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem kesehatan.

  2. 2. Cegah praktik kecurangan

    Cak Imin Sebut Fraud JKN Pengkhianatan, BPJS Perketat Pengawasan
    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito di INAHAFF Jaksel, Rabu (18/11/2026)/( IDN Times Dini Suciatiningrum)

    Sementara, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah praktik kecurangan atau fraud, dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Prihati menilai forum INAHAFF digelar untuk kedua kalinya ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, dalam memperkuat upaya pencegahan kecurangan di sektor kesehatan.

    Menurutnya, BPJS Kesehatan selama ini telah melakukan pemeriksaan berlapis untuk memastikan dana yang dikeluarkan dalam pembiayaan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) digunakan sebagaimana mestinya.

    "Seperti yang disampaikan Pak Menteri, satu rupiah kita jaga untuk pembiayaan kesehatan. Kita lakukan pemeriksaan berlapis-lapis untuk mencegah adanya kecurangan. Tetapi tidak cukup hanya itu. Dalam kegiatan selanjutnya, kita ingin mengajak seluruh ekosistem untuk bersama-sama menjaga antikecurangan ini," katanya.

  3. 3. Anggaran dari rakyat digunakan maksimal

    Cak Imin Sebut Fraud JKN Pengkhianatan, BPJS Perketat Pengawasan
    Pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58, BPJS Kesehatan merefleksikan perjalanan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas layanan bagi peserta JKN yang saat ini sudah mencapai 285 juta jiwa. (Dok. BPJS Kesehatan)

    Sehingga, kata Prihati, dana dari iuran rakyat bisa digunakan secara maksimal dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, yang dibutuhkan peserta.

    "Sekali lagi, anggaran yang kita kumpulkan dari iuran rakyat ini betul-betul bisa semaksimal mungkin dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, yang dibutuhkan oleh peserta, dengan tepat sasaran, tanpa adanya kebocoran-kebocoran," ujarnya.

Related Articles

See More