Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Lebih dari 140 Ribu Warga Prancis Demo Tuntut Kenaikan Upah

4 min read
Lebih dari 140 Ribu Warga Prancis Demo Tuntut Kenaikan Upah
ilustrasi unjuk rasa di Prancis (unsplash.com/Khamkéo)
  • Mogok nasional di Prancis menuntut kenaikan upah di tengah biaya hidup tinggi, melibatkan pegawai publik, pelajar, mahasiswa, dan pekerja swasta; pemerintah mencatat 146 ribu peserta.
  • Perundingan gaji 5,8 juta pegawai negeri buntu. Serikat menyoroti penurunan daya beli 16 persen sejak 2017, sementara pemerintah mempertahankan pembekuan kenaikan gaji pokok.
  • Protes meluas ke isu pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan publik, mengganggu transportasi. Aksi umumnya tertib meski terjadi bentrokan kecil di beberapa kota.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ratusan ribu pekerja sektor publik, pelajar sekolah menengah, mahasiswa, dan pekerja swasta menggelar aksi unjuk rasa di berbagai kota di Prancis pada Selasa (17/11/2026). Mereka melakukan mogok kerja nasional untuk menuntut kenaikan upah di tengah tingginya biaya hidup. Aksi ini merupakan mogok kerja gabungan ketiga bagi pegawai sektor publik sejak September lalu.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat 146 ribu orang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut, termasuk 28 ribu peserta di Paris. Jumlah ini menurun drastis dibanding demonstrasi gabungan pada 5 November lalu yang diikuti 575 ribu orang di seluruh negeri. Sebaliknya, serikat pekerja Konfederasi Umum Buruh (CGT) mengklaim total peserta aksi Selasa kemarin menembus lebih dari 500 ribu orang, dengan 175 ribu massa berkumpul di Paris.

  1. 1. Perundingan gaji pegawai negeri menemui jalan buntu

    PM Prancis,  Sébastien Lecornu
    PM Prancis, Sébastien Lecornu. (U.S. Secretary of Defense, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)

    Serikat pekerja menyerukan mogok kerja kepada 5,8 juta pegawai sektor publik setelah perundingan dengan Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, pada Jumat (13/11/2026) menemui jalan buntu. Mereka menuntut kenaikan gaji menyeluruh setelah pemerintah menaikkan upah minimum bagi pekerja sektor swasta pada pekan sebelumnya. Pemerintah juga didesak mencairkan pembekuan poin indeks yang digunakan untuk menghitung gaji pokok pegawai negeri.

    Serikat pekerja memperkirakan daya beli pegawai negeri telah merosot 16 persen sejak 2017 akibat inflasi. Kondisi tersebut membuat semakin banyak pegawai publik hanya menerima penghasilan setara atau mendekati upah minimum. Namun, pemerintah kembali meniadakan kenaikan gaji pokok secara umum selama empat tahun berturut-turut dalam rancangan anggaran 2027 guna menekan defisit negara yang membengkak.

    Pemerintah berupaya meredakan ketegangan dengan memajukan jadwal kenaikan upah minimum nasional mulai 1 Desember mendatang, atau bertambah sekitar 30 dolar AS (sekitar Rp548 ribu) per bulan. Lecornu juga mengusulkan tambahan delapan poin indeks bagi pekerja berpenghasilan terendah serta kenaikan gaji kotor hingga 650 euro (sekitar Rp13 juta) untuk lebih dari 1,3 juta pegawai publik. Juru bicara pemerintah Prancis, Mathieu Lefevre, menyatakan bahwa kementerian terkait akan meninjau ulang skala gaji pegawai negeri dan menemui serikat pekerja usai pemilu sektor publik pada 11 Desember mendatang.

    "Pemerintah seharusnya segera merespons tuntutan kami. Masalah pemerintah ini adalah tindakannya terlalu sedikit dan terlambat, sementara kami hanya diberi tambahan lima euro (sekitar Rp100 ribu) per bulan untuk upah minimum yang jauh dari kebutuhan," kata Sekretaris Jenderal CGT, Sophie Binet, dilansir RFI.

  2. 2. Unjuk rasa meluas dari isu pendidikan hingga layanan publik

    ilustrasi protes di Paris, Prancis.
    ilustrasi protes di Paris, Prancis. (unsplash.com/Norbu GYACHUNG)

    Gelombang protes di Prancis awalnya dipicu oleh unjuk rasa dan blokade pelajar sekolah menengah sejak pertengahan September yang menuntut perbaikan fasilitas pendidikan. Selama delapan pekan terakhir, gerakan ini meluas mencakup krisis biaya hidup, lonjakan harga bahan bakar, perumahan sosial, hingga pemburukan layanan publik. Para tenaga kesehatan dan pengajar turut turun ke jalan memprotes kekurangan staf serta memburuknya kondisi sekolah maupun rumah sakit.

    "Kondisi sekolah, rumah sakit, tingkat ketersediaan staf, serta memburuknya seluruh layanan publik adalah masalah yang sangat kami rasakan," ujar Aurelane Thos, seorang perawat berusia 38 tahun di sebuah rumah sakit Paris, dilansir France 24.

    Selain pegawai negeri dan pelajar, aktivis Rompi Kuning serta organisasi pemuda turut bergabung dalam barisan demonstran. Di sektor transportasi, aksi mogok pekerja kereta api menyebabkan operator kereta nasional SNCF mengurangi layanan di wilayah Paris dan mengganggu sejumlah rute regional. Sejumlah stasiun metro di Paris juga terpaksa ditutup, meski Menteri Transportasi Prancis, Philippe Tabarot, menyebut sebagian besar layanan tetap beroperasi mendekati normal.

  3. 3. Aksi protes terbaru berlangsung lebih tertib

    aparat mengamankan demo di Prancis
    aparat mengamankan demo di Prancis (Jules*, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

    Aksi unjuk rasa pada Selasa kemarin berlangsung tertib di sebagian besar wilayah, meski diwarnai bentrokan kecil di beberapa kota. Pemerintah mengerahkan aparat keamanan dan melarang sementara penjualan petasan untuk mencegah terulangnya kerusuhan Oktober lalu yang berujung pada penjarahan ratusan toko, pembakaran gedung publik, serta penangkapan lebih dari 2 ribu orang. Di sisi lain, aparat kepolisian menghadapi penyelidikan atas tuduhan penggunaan kekuatan berlebih, sementara massa memprotes rancangan undang-undang yang memberikan praduga pembelaan diri sah bagi polisi saat menggunakan senjata.

    Gejolak sosial ini terjadi saat Prancis bersiap menghadapi pemilihan presiden pada musim semi tahun depan, di mana kelompok sayap kanan berpeluang merebut kekuasaan. Anggota parlemen dari partai sayap kiri France Unbowed, Manuel Bompard, menegaskan bahwa fokus utama pergerakan saat ini adalah menjawab tuntutan kaum muda dan serikat pekerja di jalanan, bukan sekadar kampanye pemilu.

    "Ini pertama kalinya dalam sejarah sosial terdapat 11 hari protes nasional dalam waktu kurang dari dua bulan. Setiap hari kami juga mendengar aksi protes serupa di berbagai penjuru Eropa yang terinspirasi oleh Prancis," tutur Binet, dilansir Euronews.

    Gelombang demonstrasi serupa juga merembet ke negara Eropa lainnya, termasuk Belgia. Pada hari yang sama, ribuan mahasiswa berunjuk rasa di Brussel untuk memprotes memburuknya fasilitas sekolah, kenaikan biaya kuliah, serta pemangkasan anggaran kesehatan dan budaya demi pembelian jet tempur baru.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Related Articles

See More