KSAU: TNI AU Harus Ikut Jaga Ketahanan Pangan demi Stabilitas Nasional

09 Apr 2025, 13:13 WIB

Santi Dewi

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Mohamad Tonny Harjono di HUT ke-79 TNI Angkatan Udara. (Dokumentasi TNI AU)

Intinya sih...

KSAU memuji Prabowo karena perhatian terhadap modernisasi alutsista TNI AU
TNI AU akan menerima 42 unit jet tempur Rafale untuk pertahanan udara Indonesia
TNI AU memiliki program gerakan nasional ketahanan pangan sejak 2023

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Tonny Harjono, memuji Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian terhadap modernisasi alutsista di matra udara.

Salah satunya dengan memesan 42 unit jet tempur generasi terbaru, Rafale untuk mempertahankan kedaulatan udara Indonesia. Rencananya gelombang pertama jet tempur Rafale itu akan tiba di Tanah Air pada Februari 2026.

"Kita patut bersyukur bahwa Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap modernisasi alutsista TNI Angkatan Udara. TNI AU secara bertahap akan menerima pesawat tempur generasi terbaru, sistem radar modern serta alutsista canggih lainnya, guna meningkatkan daya tangkal serta kemampuan adaptif dan tantangan di masa depan," ujar Tonny di Markas TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).

Oleh sebab itu, TNI AU harus mampu menjamin kesiapan di segala bidang dengan sebaik-baiknya. Mulai dari sumber daya manusia, penyesuaian doktrin, validasi organisasi hingga infrastruktur pertahanan.

"Sehingga, TNI AU mampu memanfaatkan alutsista tersebut di era peperangan yang semakin kompleks," katanya.

1. TNI AU diminta ikut serta menjaga ketahanan pangan

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Mohamad Tonny Harjono di HUT ke-79 TNI Angkatan Udara. (Dokumentasi TNI AU)

Dalam sambutannya menyambut HUT ke-79 TNI AU, Tonny menyinggung stabilitas nasional bergantung pada ketahanan ekonomi dan sosial, termasuk di dalamnya ketahanan pangan. Tonny kemudian menyebut sejumlah negara seperti Filipina, Jepang dan Malaysia yang mengalami krisis pangan. Akibatnya, harga bahan pokok di tiga negara itu meningkat.

"Hal itu juga dapat memperburuk inflasi dan menganggu stabilitas nasional. Situasi ini menunjukkan ketahanan pangan merupakan sektor strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan bangsa," kata dia.

Tonny juga menyinggung soal akses terhadap makanan bergizi gratis harus dijadikan prioritas untuk membangun generasi produktif dan kompetitif, dalam menghadapi Indonesia Emas 2045.

2. TNI AU sudah punya gerakan ketahanan pangan nasional sejak 2023

Komandan Lanud Halim pada 2023 Marsma TNI Destianto N. Utomo. (Dokumentasi TNI AU)

TNI Angkatan Udara (AU) sendiri sudah memiliki program gerakan nasional ketahanan pangan sejak 2023. Gerakan itu sesuai dengan tema HUT ke-78 TNI yang ketika itu mengambil tema "Ketahanan Pangan untuk Indonesia Maju" yang serentak dilakukan dari Sabang hingga Merauke.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan TNI AU, yakni dengan memanfaatkan area persawahan di Lanud Halim dan ditanami padi. Panen raya pun dilakukan pada November 2023.

Komandan Lanud Halim ketika itu, Marsma TNI Destianto N Utomo mengatakan program ketahanan pangan ini, merupakan program nasional sebagai upaya TNI, khususnya Lanud Halim Perdanakusuma mendukung suksesnya kegiatan gerakan ketahanan pangan nasional. Destianto menggandeng Dinas KPKP Provinsi Jakarta dan Bank BRI Cabang Makassar.

"Untuk itu saya sangat mendukung dan menyambut baik kegiatan ini, dan saya lihat sudah dimulai dan dirintis dengan banyaknya pemanfaatan lahan baik itu penanaman padi, buah-buahan dan sayur mayur," kata Destianto pada 2023.

3. Mengurusi pangan bukan kewenangan TNI

Ilustrasi prajurit TNI Angkatan Darat (AD). (ANTARA FOTO/Aprilio Akbar)

Sementara, keterlibatan TNI dalam sektor pangan menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Wakil Ketua YLBHI, Arif Maulana mengatakan mengurusi ketahanan pangan jelas bukan tugas dan kewenangan TNI. Ini merupakan tugas kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian maupun pemerintah pusat dan daerah.

Maka, ketika pendekatan militeristik yang dilakukan Prabowo dengan menarik kembali TNI dalam urusan di berbagai bidang di luar kapasitas, dan kewenangannya justru akan kontra produktif, bahkan berdampak buruk bagi kerugian negara dan masyarakat.

"Dalam konteks hari ini, menarik TNI untuk membantu ketahanan pangan, Presiden Prabowo Subianto sebagai mantan Menteri Pertahanan semestinya bijaksana, dan belajar dari kegagalan besar proyek food estate," ujar Arif kepada media di Jakarta pada Februari 2025.

Di sisi lain, kata Arif, TNI juga akan kehilangan arah dan semakin menjauh dari cita-cita reformasi untuk mewujudkan prajurit profesional, yang fokus membidangi persoalan pertahanan. TNI akan terjebak menjadi alat politik kekuasaan.