Legislator Ingatkan Bahaya Kritik Bisa Berubah Jadi Kebencian

Ia mengatakan, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Berbagai negara demokrasi juga menghadapi persoalan serupa, mulai dari polarisasi politik, populisme, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi.

Namun, Azis menilai Indonesia perlu lebih serius merenungkan kondisi ruang publiknya sendiri. Kritik terhadap pemerintah, kata dia, tentu sah dan diperlukan. Demonstrasi, pengawasan media, suara akademisi, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil merupakan bagian penting dari demokrasi.

Ia lantas mengingatkan adanya gejala ketika kritik berubah menjadi kemarahan yang tidak lagi berorientasi pada perbaikan.

“Kritik terhadap pemerintah bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kritik kehilangan niat memperbaiki dan hanya menyisakan keinginan menghancurkan,” ujarnya.

Azis membedakan kritik dengan kebencian. Menurutnya, kritik lahir dari niat memperbaiki keadaan, membutuhkan data, serta mencari solusi. Sebaliknya, kebencian hanya membutuhkan sasaran dan pelampiasan.

“Kritik bertanya apa yang harus diperbaiki. Kebencian bertanya siapa yang harus dihancurkan,” katanya.

Ia menambahkan, media sosial membuat situasi menjadi lebih rumit. Kemarahan kini memiliki alat penyebaran yang sangat cepat. Umpatan, tuduhan, fitnah, dan potongan informasi dapat beredar luas sebelum kebenarannya diperiksa.

Menurut Azis, demokrasi tidak boleh dibiarkan berubah menjadi anarki informasi. Kebebasan berpendapat harus tetap dipagari etika, akhlak, dan tanggung jawab.

“Demokrasi tidak pernah dirancang untuk memberi penghargaan kepada mereka yang paling marah. Demokrasi dirancang untuk memberi ruang kepada mereka yang mampu menggunakan akalnya,” ucapnya.

Dalam konteks pemerintahan saat ini, Azis menyebut Indonesia sedang berada dalam fase perubahan besar. Beberapa agenda strategis tengah dijalankan, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, kemandirian pangan, penguatan industri pertahanan, transformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, penataan penerimaan negara, hingga pembenahan tata kelola aset dan sumber daya strategis.

Ia menegaskan, semua agenda tersebut terbuka untuk dikritik. Masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan cara, efektivitas, dan hasil pelaksanaannya. Namun, ia berharap kritik tetap dilakukan secara beradab.

“Setiap perubahan besar hampir selalu mengganggu kepentingan besar pula. Tidak pernah ada reformasi tanpa resistensi. Tetapi perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi fitnah dan penghinaan,” ujar Azis.

Azis juga mengajak masyarakat untuk kembali menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar etika ruang publik. Ia menyebut Surah Al-Hujurat sebagai salah satu rujukan penting karena mengajarkan larangan mengolok-olok, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, menggunjing, serta kewajiban melakukan tabayyun.

Menurutnya, prinsip tabayyun sangat penting pada era digital karena informasi yang belum diperiksa dapat merusak nama baik seseorang dan memperkeruh kehidupan berbangsa.

“Zaman media sosial membuat emosi bergerak lebih cepat daripada akal. Karena itu tabayyun menjadi semakin penting,” katanya.

Azis menilai, yang sedang dipertaruhkan hari ini bukan hanya reputasi seorang pemimpin atau pemerintahan, melainkan kualitas demokrasi Indonesia itu sendiri.

“Demokrasi bukan sekadar hak untuk berbicara. Demokrasi adalah kemampuan menggunakan kebebasan tanpa kehilangan akhlak,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat Indonesia mampu menjaga demokrasi tetap hidup sekaligus tetap memiliki jiwa. Menurutnya, bangsa yang dewasa adalah bangsa yang mampu mengoreksi diri tanpa harus saling menghancurkan.

“Demokrasi yang bertemu dengan adab, ilmu, dan kebijaksanaan akan melahirkan bangsa yang cukup dewasa untuk berbeda pendapat tanpa saling membenci,” pungkas Azis.