Tom Lembong mengkritik program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap perekonomian dan lebih berorientasi pada hasil jangka panjang.
Ia menyoroti peningkatan utang pemerintah yang kini lebih besar dibandingkan era 1997-1998, sementara penggunaannya dianggap kurang produktif dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi secara nyata.
Tom juga menilai kualitas pemerintahan menurun dibanding masa lalu, dengan birokrasi yang kini dinilai kurang profesional serta lebih bebas dan tidak teratur di berbagai cabang kekuasaan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Thomas Trikasih Lembong turut menyoroti program pemerintah yang tujuannya tidak berdampak langsung terhadap perekonomian. Ia pun menyinggung program Makan Begizi Gratis (MBG) yang tujuannya untuk jangka panjang.

Hal ini disampaikan Tom Lembong dalam talk show Indonesia Summit 2026 by IDN Times bertajuk The Price of Tomorrow: Gen Z, Cost of Living, And Tge Fight For Financial Security, di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Padahal, menurut Tom, tantangannya adalah sekarang, bukan 11 atau 14 tahun yang akan datang.

"Jadi satu tantangan yang kita hadapi, terlalu banyak program pemerintah saat ini ya, itu tujuannya adalah peningkatan produktivitas jangka panjang. Misalnya nutrisi. (MBG) antara lain," kata Tom.

Mulanya, Tom membandingkan kondisi perekonomian nasional di era sekarang dengan 1997-1998. Perbedannya terletak pada utang pemerintah yang jauh lebih kecil dibandingkan sekarang. Sebaliknya, utang korporasi dan konglomerat dalam bentuk dolar pada saat itu jauh lebih besar.

Sementara itu, korporasi saat ini cenderung lebih konservatif. Sebaliknya utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jauh lebih besar. Ironisnya, kata dia, utang pemerintah tersebut cenderung digunakan untuk kegiatan yang kurang produktif, kegiatan yang tidak secara langsung berdampak bagi perekonomian nasional, misalnya MBG.

Di samping itu, Tom juga membandingkan komposisi kabinet di era Presiden Soeharto yang didominasi seorang teknokrat. Menurut dia, Presiden ke-2 RI Habibie beruntung karena diwariskan sistem birokrasi yang masih sehat.

"Sementara itu sekarang (eksekutif dan legislatif) jauh lebih bebas, mohon maaf kalau saya pakai kata liar ya, lebih tidak teratur gitu ya. Ada penurunan profesionalisme di berbagai cabang pemerintahan, mulai dari eksekutif sampai legislatif sampai yudikatif, yang tahun 1997, 1998 itu beda banget. Beda banget," kata dia.

IDN menggelar Indonesia Summit (IS) 2026, sebuah konferensi independen yang khusus diselenggarakan untuk dan melibatkan generasi Milenial dan Gen Z di Tanah Air. Dengan tema "The Next Us: Indonesia's Leap in the Algorithmic Age". IS 2026 bertujuan membentuk dan membangun masa depan Indonesia dengan menyatukan para pemimpin dan tokoh nasional dari seluruh nusantara.

IS 2026 diadakan di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, pada 17-18 Juni 2026. Dalam IS 2026, IDN juga meluncurkan Indonesia Millennial and Gen-Z Report 2027.

Survei ini dikerjakan oleh IDN Research Institute. Melalui survei ini, IDN Media menggali aspirasi dan DNA Milenial dan Gen Z, apa nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka. Survei ini menjangkau responden Milenial dan Gen Z di sembilan wilayah di Indonesia, antara lain Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.