Legislator PDIP Desak Polisi Usut Keracunan MBG Tanpa Aduan: Diatur UU

Kasus keracunan MBG menurut Charles dapat ditempuh secara pidana dan perdata. Politikus PDIP itu menjelaskan, ada sejumlah aturan yang dapat digunakan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang KUHP. Berbagai aturan ini dapat menjadi celah untuk mempidanakan pihak-pihak yang menyajikan makanan yang menyebabkan keracunan.

Secara perdata, Charles menyebut, korban dapat menempuh melalui proses class action terhadap SPPG maupun BGN sebagai lembaga negara yang mengelola program ini. Oleh karena itu, ia turut menghormati para keluarga yang menempuh jalur hukum atas kasus keracunana MBG.

"Kalau dari sisi pidana kan cukup jelas ya, sudah banyak pakar yang juga sudah menyampaikan, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang KUHP yang bisa mempidanakan pihak-pihak yang menyajikan makanan yang tidak aman, tidak layak, sehingga menyebabkan keracunan terhadap orang lain," kata Charles.

Charles menyebut, hingga hari ini keracunan MBG sudah tembus di angka 53.000 kasus. Ia pun meyakini data ini valid karena beesumber dari otoritas kesehatan yang ada di daerah.

Sementara, apabila mengacu terhadap data bulanan kasus keracunan MBG, angkanya relatif berada pada kisaran, tiga ribu, empat ribu, dan lima ribu kasus. Angka ini hanya berubah pada bulan-bulan tertentu, seperti momentum libur sekolah dan lebaran.

"Karena sampai hari ini, sampai hari ini sudah lebih dari 53 ribu orang yang menjadi korban keracunan. Ini data data surveillance dari Kementerian Kesehatan ya, sehingga ini data sudah pasti valid ya, diambil dari dinas-dinas kesehatan yang ada di daerah-daerah," kata dia.

Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan permintaan maaf usai ratusan siswa di Sidoarjo menjadi korban keracunan MBG. Politisi Partai Gerindra itu menilai, hal tersebut bisa terjadi diduga lantaran kelalaian yang disengaja.

"Saya juga menyampaikan di tempat ini, keracunan makanan yang terjadi di Sidoarjo kemarin, permohonan maaf saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atas kelalaian dan hal-hal yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan di Sidoarjo, di pondok pesantren yang sampai saat ini datanya terekap di tempat kami," ujar Sudaryono seperti dikutip dari akun media sosialnya pada Kamis (3/9/2026).

Sudaryono mengatakan, BGN terus memonitor jumlah korban keracunan. Dia juga meminta jajarannya terus mendata semua siswa yang telah menyantap MBG itu.

"Kasus keracunan di Sidoarjo, kami sudah cek kronologis dan Radar MBG. Ternyata ahli gizi dan kepala dapur itu kemudian tidak melabeli semua omprengnya. Hanya dikasih label satu untuk satu PIC. Jadi dia ngirim, misalnya 400 itu labelnya satu," tutur dia.