Jakarta, IDN Times - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meragukan Pemilu 2024 bakal berlangsung jujur dan adil. Mereka khawatir pesta demorasi diwarnai berbagai pelanggaran sehingga mencoreng nilai demokrasi.
“Pemilu 2024 akan diragukan berjalan secara netral dan imparsial, sebab diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu, seperti halnya politik cawe-cawe Presiden Joko Widodo," tulis KontraS dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).
"Potensi ketidaknetralan pun dipertegas dengan penunjukan Pj Kepala Daerah yang jauh dari akuntabilitas publik, terlibatnya TNI-Polri, mobilisasi ASN hingga tidak netralnya Mahkamah Konstitusi,” tambah KontraS.
1. Antisipasi intimidasi, pemilu didorong kedepankan HAM
Simulasi pencoblosan untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Rencananya, surat suara untuk Pemilu 2024 hanya berjumlah dua surat suara. (IDN Times/Melani) KontraS mendorong agar penanganan Pemilu dilakukan dengan mengedepankan HAM yakni mencegah pendekatan keamanan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan. KontraS mengantisipasi aparat yang dapat melakukan penanganan keliru dan tidak terukur, sehingga berimplikasi pada timbulnya pelanggaran HAM.
“Tak jarang, intimidasi hingga mengarahkan memilih calon tertentu juga pernah dilakukan oleh aparat keamanan. Guna mencegah adanya tindakan pengerahan kekuatan secara berlebihan dan tidak terukur, anggota di lapangan tentu harus dibekali pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan standar-standar internasional,” ujar KontraS.
2. Pemerintah antisipasi kekerasan berbasis politik hingga meninggalnya petugas KPPS
Ilustrasi pemilu. ANTARA FOTO/Novrian Arbi Pemerintah harus serius mengambil pelajaran dari Pemilu dan Pilkada yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Hal itu demi menghindari berbagai pelanggaran seperti kekerasan berbasis politik, extra-judicial killing dalam penanganan demonstrasi, hingga tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS seperti pada 2019.
“Adapun kampanye politik yang berelasi dengan aspek Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan menjadi ancaman yang cukup berbahaya di Pemilu mendatang. Sebab, ujaran kebencian yang menyangkut SARA secara nyata telah berimplikasi pada tindakan diskriminatif, bahkan kekerasan di tengah masyarakat,” ujar KontraS.
KontraS berharap pengarusutamaan HAM dalam agenda Pemilu 2024 juga bisa melindungi hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai. Kemudian, mendorong kebebasan untuk menentukan tanpa paksaan dan intervensi hingga melindungi kebebasan pers.
3. Presiden didorong netral dalam penyelengaraan Pemilu
Ilustrasi simulasi pencoblosan untuk Pemilu 2024. (IDN Times/Melani Hermalia Putri) KontraS merekomendasi beberapa hal. Pertama, presiden harus netral dan menghentikan segala penyalahgunaan kuasa lewat aparat dan ASN. Polisi juga diharapkan bisa hati-hati bertindak dalam pengamanan di lapangan.
Panglima TNI juga diharapkan bisa menegakkan komitmen netralitas dan berikan sanksi jika ada anggota yang melanggar.
Kemudian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga didorong menyusun langkah strategis mencegah tragedi pada 2019 lalu, saat petugas KPPS meninggal dunia.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diharapkan memonitor dan lakukan supervisi secara ketat terhadap seluruh kontestan, tim sukses hingga ke level yang paling bawah guna menghindari pelanggaran berupa kampanye berbasis SARA.
