Mahfud Bertemu Empat Mata dengan Rachmawati, Bahas Agenda Politik?

27 Okt 2020, 08:39 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD menerima kunjungan Rachmawati Soekarnoputri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, pada Senin (26/10/2020). IDN Times / Menko Polhukam

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerima kunjungan Politikus Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2020) malam. Keduanya bertemu empat mata untuk membahas berbagai hal tentang kondisi politik, hukum, dan keamanan saat ini.

Mahfud usai pertemuan mengatakan, dirinya dan putri proklamator Bung Karno itu berbincang mengenai upaya-upaya menyelamatkan negara dari berbagai ancaman. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang dalam pertemuan itu mewakili pemerintah mengatakan, keduanya sama-sama ingin menjaga NKRI sebagaimana dulu diperjuangkan Bung Karno.

“Dalam hal itu kita ketemu. Nah dari segi teknis, operasional mungkin berbeda, tetapi kami berdua sepakat untuk mencari kanalisasi untuk memperbaiki bangsa ke depan,” ujar Mahfud lewat siaran pers Menko Polhukam, Selasa (27/10/2020).

1. Rachmawati minta Menko Polhukam dapat menjaga situasi tertib dan aman

(Rachmawati Soekarnoputri) IDN Times/Fitang Aditia Budi

Keduanya sepakat demokrasi harus terus dikembangkan, menyatakan pendapat tidak boleh direpresi, tetapi juga yang menyatakan pendapat tidak boleh bertindak anarki.

“Intinya, Mbak Rachma itu punya concern agar di Indonesia ini tetap terjaga dengan baik, dalam situasi apapun dan dalam perbedaan politik apapun,” kata Mahfud.

2. Keduanya membicarakan kebebasan berpendapat di tengah banyaknya aksi demonstrasi

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Selasa (18/8/2020) di Taman Proklamasi (Youtube.com/realitaTV)

Dalam diskusi empat mata tersebut, menurut Mahfud, Rachmawati membahas situasi politik yang sekarang diwarnai banyak demonstrasi dan pergerakan. Keduanya sependapat bahwa demonstrasi, berkumpul, berorganisasi untuk menyampaikan pendapat itu adalah boleh di mata hukum, karena itu adalah bagian dari demokrasi.

“Tetapi mereka sependapat pula bahwa demokrasi tidak boleh diboncengi oleh anarki,” ujar Mahfud.

3. Demokrasi dan nomokrasi harus seimbang

Menkopolhukam, Mahfud MD (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Kedua tokoh itu juga sepakat, jika sebuah demokrasi diboncengi anarki maka nomokrasi akan bekerja. Kalau demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi adalah kedaulatan hukum.

“Di antara demokrasi dan nomokrasi itu harus seimbang, kalau ada anarki di dalam proses demokrasi, maka hukum harus bekerja,” kata Mahfud.