Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Mahfud MD Desak Draf RUU Perampasan Aset Dibuka di Situs DPR

02 Sep 2026, 13:01 WIB

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika ditemui di area Senayan Park, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Mahfud MD mendesak DPR mengunggah draf dan DIM RUU Perampasan Aset agar publik bisa mengakses, menginterpretasikan, serta membahasnya secara terbuka.
RUU Perampasan Aset telah beberapa kali diajukan ke DPR sejak 2015, namun belum masuk prolegnas; Mahfud meminta pembahasannya tidak dilakukan diam-diam.
Mahfud menilai ketentuan illicit enrichment harus dipertahankan, termasuk perampasan aset tak wajar atau diduga hasil kejahatan melalui proses pengadilan perdata.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2003

PBB melalui Konvensi Menentang Korupsi mendorong agar ketentuan illicit enrichment dimasukkan ke dalam aturan hukum resmi.

9 Februari 2015

Draf RUU Perampasan Aset pertama kali dimasukkan ke DPR dan tercatat dalam Keputusan DPR Nomor 6A.

2017

Dokumen RUU Perampasan Aset kembali dimasukkan ke parlemen, tetapi tidak masuk daftar prolegnas.

7 Desember 2019

Draf RUU Perampasan Aset kembali masuk ke DPR dan tercatat dalam Keputusan DPR Nomor 46.

2023

Mahfud mengirimkan surpres Presiden Jokowi beserta dokumen RUU Perampasan Aset ke DPR. Naskah RUU tersebut memuat ketentuan illicit enrichment dalam Pasal 5 Ayat 2.

2026

Muncul demonstrasi di depan gedung DPR yang mendesak RUU Perampasan Aset segera disahkan. RUU itu dijanjikan akan disahkan pada tahun ini.

1 September 2026

Mahfud mendesak DPR membuka draf RUU Perampasan Aset dan DIM di situs resmi DPR agar publik dapat mengakses serta membahasnya.

kini

Mahfud tidak yakin draf yang tengah digodok DPR sama dengan dokumen yang dikirim pada 2023. Koalisi masyarakat sipil menduga ketentuan illicit enrichment telah dihapus, meski parlemen membantah adanya draf resmi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Mahfud MD mendesak DPR membuka draf RUU Perampasan Aset beserta Daftar Inventarisasi Masalah di situs resmi DPR agar masyarakat dapat mengakses, membaca, dan membahasnya.
Who?
Mahfud MD, mantan Menko Polhukam dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyampaikan desakan kepada DPR. Koalisi masyarakat sipil juga menduga ketentuan illicit enrichment telah dihapus dari pembahasan terbaru.
Where?
Desakan ditujukan kepada DPR di Jakarta, dengan permintaan agar dokumen RUU Perampasan Aset diunggah pada situs resmi DPR untuk diakses masyarakat luas.
When?
Mahfud menyampaikan pernyataan pada Selasa, 1 September 2026. RUU tersebut pernah masuk ke DPR pada 9 Februari 2015, 2017, 7 Desember 2019, dan kembali diajukan pada 2023.
Why?
Mahfud menilai keterbukaan diperlukan untuk partisipasi publik, mempertemukan interpretasi masyarakat dan pembuat kebijakan, serta memungkinkan publik membandingkan perubahan isi rancangan undang-undang.
How?
Mahfud meminta DPR mengunggah draf dan DIM secara terbuka, lalu membahasnya bersama publik. Ia juga meminta ketentuan illicit enrichment dipertahankan dan perampasan aset melalui mekanisme pengadilan perdata.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mahfud MD minta DPR membuka draf aturan tentang mengambil harta hasil kejahatan di situs DPR. Ia ingin semua orang bisa membaca dan ikut bicara. Draf ini sudah beberapa kali masuk DPR sejak 2015. Sekarang orang-orang masih menunggu aturan itu disahkan tahun ini.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Keterbukaan draf RUU Perampasan Aset berpotensi memperkuat partisipasi publik melalui ruang pembacaan, perbandingan perubahan, dan diskusi yang menyatukan pemahaman berbagai pihak. Dorongan mempertahankan pengaturan kekayaan tidak wajar, disertai mekanisme pengadilan perdata untuk perampasan tertentu, juga mencerminkan perhatian pada akuntabilitas sekaligus pencegahan tindakan sewenang-wenang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset termasuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak seharusnya dirahasiakan oleh DPR dari publik. Alih-alih dirahasiakan, seharusnya dokumen tersebut diunggah di situs resmi DPR agar bisa diakses luas oleh seluruh masyarakat. Dengan begitu masyarakat bisa membaca secara jelas isi RUU tersebut.

"Kan mestinya begitu (draf RUU Perampasan Aset) dibuka saja. Itu baru meaningful participation namanya," ujar Mahfud saat dihubungi IDN Times lewat telepon pada Selasa, 1 September 2026.

Dia justru tidak sepakat dengan pandangan parlemen yang khawatir bila dokumennya disebar ke publik akan menimbulkan pemahaman yang keliru. Mahfud mengatakan, dokumen itu harus bisa diinterpretasikan oleh publik. Dari sana, kata Mahfud, bisa tercipta diskusi mengenai RUU Perampasan Aset.

"Interpretasi orang dalam dan publik malah harus dipertemukan supaya semua pihak punya pemahaman yang sama. Untuk itu harus dibuka (dokumennya) dan dibahas bersama-sama," ujar dia.

Dia mewanti-wanti agar RUU Perampasan Aset nasibnya tidak sama seperti undang-undang lain yang tiba-tiba disahkan tanpa diketahui oleh publik.

"Jangan seperti (undang-undang lain) yang pernah terjadi, diam-diam dibahas lalu tiba-tiba diundangkan. Kan ndak boleh begitu," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

1. Draf RUU Perampasan Aset sudah lima kali bolak-balik masuk ke DPR

(Ilustrasi korupsi (IDN Times/Arief Rahmat)

Mahfud mengatakan, insiatif RUU Perampasan Aset masuk ke DPR bukan hanya pada 2023 saja. Draf rancangan undang-undang itu sudah dimasukan ke parlemen sejak 9 Februari 2015 lalu. Dokumen tersebut masuk di Keputusan DPR Nomor 6A.

Kemudian, dokumen itu kembali dimasukan ke parlemen pada 2017, tetapi hasilnya RUU tersebut tak pernah masuk ke dalam daftar prolegnas di parlemen. Dokumen tersebut dimasukan kembali ke DPR pada 7 Desember 2019 dan tercatat masuk di Keputusan DPR Nomor 46.

"Jadi, keluar masuk saja. Terakhir, sebelum saya tak lagi menjabat, saya sempat tagih ke DPR (nasib RUU Perampasan Aset). DPR meresponsnya ya yang kemarin disampaikan oleh Pak Bambang Pacul. Intinya kalau ketua partai gak setuju ya kami gak bisa (mengesahkan)," kata dia.

Setelah Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyelesaikan masa jabatannya, nasib RUU Perampasan Aset tidak jelas. Namun, tiba-tiba muncul demo di depan gedung DPR yang mendesak agar RUU tersebut segera disahkan pada 2026.

"Kemarin kan dijanjikan mau disahkan pada tahun ini. Ya, mudah-mudahan benar tahun ini mau disahkan," ucap dia.

2. Publik perlu tahu apa saja yang diubah di dalam draf RUU Perampasan Aset

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama)

Mahfud tercatat sempat mengirimkan surpres Jokowi pada 2023 dan dilampirkan dokumen RUU Perampasan Aset ke DPR. Salah satu poin penting di dalam dokumen tersebut tertulis di dalam pasal 5 terkait peningkatan kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment). Artinya, negara berhak merampas harta kekayaan dan aset pejabat publik yang tidak sebanding dengan sumber pendapatan legalnya.

Mahfud mengaku tak yakin isi draf RUU Perampasan Aset yang kini tengah digodok oleh DPR sama seperti dokumen yang ia kirimkan ke parlemen pada 2023 lalu.

"Kalau itu (isi dokumennya sama), saya gak yakin. Kan DPR suka ubah-ubah itu. Ya, itu silakan saja (untuk diubah). Tapi, harus disampaikan ke publik agar bisa dibandingkan mana yang diubah, mana yang berubahnya jadi macam-macam. Namanya ini kan negara demokrasi, ada prosesnya," kata dia.

Sementara, koalisi masyarakat sipil menduga pasal yang menyangkut illicit enrichment itu telah dihapus oleh parlemen dari dokumen pembahasan terbaru. Meskipun, parlemen membantah sudah ada draf RUU Perampasan Aset yang resmi.

3. Poin illicit enrichment tetap harus ada di dalam RUU Perampasan Aset

(Ilustrasi korupsi) IDN Times/Sukma Shakti)

Ketika ditanyakan poin penting apa yang sebaiknya tetap ada di dalam RUU Perampasan Aset, Mahfud menyebut illicit enrichment juga tetap perlu dipertahankan. Illicit enrichment merupakan peningkatan kekayaan atau aset pejabat publik secara tidak sah atau tidak wajar yang tak dapat dijelaskan berdasarkan sumber penghasilan atau gaji resminya. Poin tersebut sudah didorong oleh PBB lewat Konvensi Menentang Korupsi (UNCAC) agar dimasukan ke dalam aturan hukum resmi sejak 2003 lalu.

"Jadi, orang menjadi kaya di luar dari profil penghasilannya, itu (kekayaannya) bisa dirampas atau ada juga yang memperdagangkan pengaruh, misalnya, ya, saya nih pejabat, lalu nelepon seorang menteri untuk minta tolong agar proyek tertentu diberikan ke si A. Karena pengaruh saya, akhirnya proyek itu diberian ke si A. Saya dapat suap. Nah, bila hartanya diperoleh dengan cara suap maka bisa ikut dirampas," kata Mahfud.

Di dalam naskah RUU Perampasan Aset tahun 2023, poin illicit enrichment tertulis di Pasal 5 Ayat 2 yang berbunyi, "Selain aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1, aset yang dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini, meliputi: satu, aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana yang diperoleh sejak berlakunya Undang-Undang ini; dan kedua, aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana."

Kemudian, poin lain yang perlu tetap dipertahankan di dalam RUU Perampasan Aset era Prabowo yaitu uang hasil tindak kejahatan atau diduga hasil tindak kejahatan yang belum diputus oleh peradilan pidana, bisa juga dirampas. Tetapi, proses perampasan asetnya harus lewat pengadilan perdata agar tidak sewenang-wenang dirampas.