Mahfud MD Sebut Ribuan Buruh yang Demo Tolak Omnibus Law Salah Paham

Mahfud juga menampik tudingan regulasi dalam Omnibus Law mempermudah masuknya perizinan Tiongkok. Menurut dia, itu hoaks.

"Gak ada urusannya (dengan Tiongkok). Mau modal lokal apa masuk, itu di UU itu salah paham dan sering disalahartikan itu Omnibus Law," ujarnya.

Menurut Mahfud, omnibus law tak hanya membahas undang-undang tentang investasi. Dia menegaskan, itu hanya sebagian kecil yang dibahas dalam omnibus law.

"Omnibus law ini UU tentang cipta lapangan kerja dengan mempermudah proses berinvestasi. Prosedur berinvestasi, siapa saja yang berinvestasi. Ya Tiongkok, ya Eropa, ya Qatar. Kalau di sidang kabinet itu, jarang nyebut-nyebut Tiongkok itu," ungkap Mahfud.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR RI, Senin (20/1). Mereka menolak omnibus law dan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang dianggap merugikan para buruh.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan enam alasan KSPI menolak omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja. Pertama, ujar Said, KSPI menilai omnibus law memiliki kemungkinan dapat menghapus sistem upah minimum buruh.

"Pengenalan upah per jam itu akan mengakibatkan upah minimum bakal terdegredasi bahkan hilang. Buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya," ujar dia.

Selain itu, KSPI juga mengkritisi sistem outsourcing, pesangon untuk buruh, jaminan pensiun dan kesehatan yang terancam hilang, tenaga kerja asing, dan dihapusnya bentuk sanksi pidana untuk pengusaha. 

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb