Masyarakat Sipil: Aparat Terduga Penembak Pendeta Papua Harus Diungkap

Peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya menilai pengumuman ini merupakan tahap awal dari pengungkapan kasus penembakan Pendeta Yeremia.

"Peristiwa penembakan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus pembunuhan di luar hukum di Papua, yang diduga melibatkan aparat negara. Karena itu, kami sangat berharap temuan dan hasil investigasi TGPF dapat menjadi titik awal dari pengungkapan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk yang terjadi di Wamena, Yahukimo, Paniai, dan Nduga, yang hingga saat ini belum terungkap,” kata Ari melalui keterangan tertulis, Kamis (22/10/2020).

Tak hanya itu, koalisi juga meminta pemerintah mengambil kebijakan yang komprehensif untuk mencegah terjadinya lagi praktik kekerasan yang dapat menyebabkan jatuhnya korban warga sipil di kemudian hari di Papua. Mereka menyerukan enam tuntutan kepada pemerintah atas insiden penembakan Pendeta Yeremia.

Pertama, memerintahkan aparat penegak hukum melakukan investigasi secara efektif, menyeluruh, imparsial, dan transparan, untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas. Proses pemeriksaan itu dilakukan tanpa melakukan intimidasi yang dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi para saksi, termasuk keluarga korban.

“Kedua, melakukan proses autopsi yang sudah disetujui oleh keluarga korban dan melaporkan hasilnya kepada publik secara transparan, dan tidak ada upaya menghilangkan jejak-jejak fakta yang menyulitkan proses penyidikan,” ujar Ari.

Ketiga, koalisi mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera melakukan seluruh upaya-upaya yang diperlukan untuk melindungi seluruh saksi, termasuk keluarga korban, sejak proses penyidikan dimulai hingga proses pengadilan selesai.

Keempat, mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menindaklanjuti hasil investigasi TGPF dengan melakukan kajian mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat.

“Kelima, mengadili para pelaku di Pengadilan Sipil secara terbuka, tanpa menjatuhi hukuman mati. Terakhir, mengambil kebijakan yang komprehensif dengan memperhatikan akar permasalahan di Papua, guna mencegah berlanjutnya praktik kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan warga sipil, termasuk melakukan evaluasi atas pendekatan keamanan di Papua,” tutur Ari.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus penembakan yang membuat Pendeta Yeremia Zanambani meninggal dunia, di Intan Jaya, Papua, pada 19 September lalu.

Hal tersebut berdasarkan laporan yang diterima Mahfud dari invetigasi lapangan yang dilakukan TGPF Intan Jaya, di bawah pimpinan Benny Mamoto. Kendati, ada kemungkinan juga penembakan dilakukan pihak ketiga yang ingin membuat situasi di Papua kembali ricuh, dengan adanya penembakan tersebut.

"Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020, informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat,” kata Mahfud saat menggelar konferensi pers secara daring dengan awak media, Rabu, 21 Oktober 2020.