Menhaj Lantik Enam Pejabat, Tegaskan Integritas dan Percepatan Kinerja
- Mochamad Irfan Yusuf melantik enam pejabat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta.
- Pejabat baru mencakup tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan tiga Pejabat Pengawas.
- Menhaj menekankan tanggung jawab, profesionalisme, transparansi, integritas, serta percepatan pelaksanaan program haji yang berjalan.
Jakarta, IDN Times — Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf melantik enam pejabat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah, Senin (3/8/2026), di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta. Pelantikan tersebut terdiri atas tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan tiga Pejabat Pengawas untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah.
Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yakni Mahmudi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, M. Zaber Wahid sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku Utara, dan Wahyudin Ukoli sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Utara.
1. Ingatkan bahwa jabatan merupakan amanah
Sementara itu, tiga Pejabat Pengawas yang dilantik adalah Mohammad Ali Sadikin sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi, Chairobby sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Haji, serta Ahmad Rifai sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Haji Khusus dan Umrah.
Dalam arahannya, Menhaj menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Jabatan bukan penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, negara, dan masyarakat,” tegasnya.
2. Adaptasi dengan program Kemenhaj
Menhaj meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri karena berbagai program penyelenggaraan haji telah berjalan.
“Tugas-tugas haji sudah berjalan. Saudara-saudara yang dilantik hari ini harus segera mengikuti dan melanjutkan pekerjaan yang sedang berjalan,” ujarnya.
3. Terapkan Zero Tolerance
Menhaj juga mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kemenhaj sebagai kementerian baru menerapkan zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran, khususnya korupsi.
“Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran, terutama korupsi. Bekerjalah secara profesional, transparan, dan penuh integritas,” pesannya.
Pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat organisasi Kemenhaj dalam menghadirkan tata kelola yang bersih, profesional, dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.
