Sahroni Minta Publik Tak Sebar Narasi Ketakutan Jelang 17 Agustus
- Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta publik tidak menyebarkan narasi menakutkan menjelang HUT ke-81 RI, demi menjaga kenyamanan, persatuan, dan stabilitas nasional.
- Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan tidak ada peningkatan ancaman keamanan nasional; masyarakat diminta mengandalkan informasi resmi dan tidak terpancing spekulasi.
- Polda Metro Jaya menyatakan situasi Jakarta aman dan terkendali, belum menerima pemberitahuan aksi, serta memantau ajakan demonstrasi dan menyiapkan Tim Preventive Strike.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta semua pihak untuk tidak menyebarkan narasi yang justru memunculkan ketakutan di tengah masyarakat, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.
Pernyataan itu disampaikan Sahroni merespons ramainya perbincangan di media sosial yang mengaitkan sejumlah peristiwa, seperti demonstrasi mahasiswa yang disebut tidak mendapat sorotan media, hingga isu pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan dengan dugaan adanya upaya menciptakan situasi tertentu menjelang peringatan kemerdekaan.
"Kalau ngomong cipta kondisi kan ada pihak-pihak yang mungkin, mungkin ya, kita kan gak tahu namanya media sosial kan ringan tangan ya," kata Sahroni di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
1. Jangan sebar narasi yang menimbulkan ketakutan
Sahroni juga mengimbau semua pihak agar tidak menguatkan isu-isu yang tidak benar. Sebab, penyebaran narasi yang menimbulkan keresahan justru dapat mengganggu rasa aman masyarakat.
"Tapi kita berharap para pihak lebih menguatkan pada isu-isu yang tidak benar, dan jangan menakutkan, begitu kan. Karena masyarakat perlu kenyamanan, dan kita harap negara ini negara yang kuat, dan jangan ada hal-hal yang menakutkan masyarakat," kata dia.
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Menjaga Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, melainkan seluruh elemen bangsa.
"Kita harus bersama-sama menguatkan negara ini lebih kuat, dan sayangilah negara kita, karena kalau kita nanti ada keributan, yang rugi kita semua. Bukan kepada satu orang atau kelompok. Mari kita jaga sama-sama untuk kepentingan rakyat dan Republik Indonesia," kata Sahroni.
2. DPR tegaskan tak ada peningkatan ancaman keamanan nasional
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, menegaskan tidak ada peningkatan ancaman terhadap ketahanan maupun keamanan nasional menjelang peringatan HUT ke-81 RI. Pernyataan ini disampaikan Dave menyikapi adanya pemagaran di pusat perbelanjaan di Jakarta hingga memunculkan spekulasi meningkatnya ancaman keamanan nasional.
Dave mengingatkan, setiap dugaan sebaiknya disikapi secara proporsional dan berlandaskan fakta, bukan spekulasi yang justru dapat memicu kekhawatiran yang tidak berdasar.
"Kami mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan, sebelum ada keterangan resmi dari pihak berwenang," kata Dave saat dihubungi, Minggu, 2 Agustus 2026.
Dave mengingatkan, stabilitas nasional merupakan tanggung jawab bersama, dan kepercayaan publik akan semakin kuat apabila seluruh pihak mengedepankan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada keterangan resmi dari pihak berwenang. Menurut dia, ruang publik perlu dijaga dari beredarnya informasi yang belum terverifikasi, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menjaga persatuan, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi," kata legislator Fraksi Golkar itu.
3. Polda Metro Jaya jamin situasi di Jakarta aman
Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan hingga saat ini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) masih aman dan terkendali.
“Perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan,” kata Budi di Polda Metro, di Polda Metro, Jumat, 31 Juli 2026.
Hingga saat ini, Polda Metro Jaya juga belum menerima surat pemberitahuan rencana demonstrasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Namun, Polda Metro melalui Direktorat Reserse Siber terus melakukan pemantauan konten-konten atau ajakan demonstrasi selama Agustus.
“Kita akan melihat flyer-flyer atau pun ajakan-ajakan, ini hanya sekadar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi,” ujar dia.
4. Polda Metro Jaya telah membentuk Tim Preventive Strike sebagai mitigasi awal
Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi telah membentuk Tim Preventive Strike, yang terdiri dari direktorat operasional yang ada di Polda Metro Jaya.
“Jadi sudah melakukan mitigasi awal, apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur,” kata Budi.
