Mengenal PPLN di Pemilu, Bertugas Tetapkan DPT hingga Jaga Kotak Suara

KPU telah menetapkan sederet tugas untuk PPLN untuk Pemilu 2024. Tugas tersebut tertulis dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2023, Pasal 7 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;

b. Menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik Indonesia kepada KPU;

c. Melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan KPU;

d. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN (Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri) dalam wilayah kerjanya;

e. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;

f. Menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;

g. Mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU, dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;

h. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya;

i. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 7 Ayat 2 menyebut, tugas PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 seharusnya dilaksanakan dengan:

a. Mengangkat Pantarlih LN (Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih Luar Negeri);

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pantarlih LN dan KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri);

c. Melakukan bimbingan teknis kepada Pantarlih LN;

d. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih LN;

e. Mengangkat Petugas Ketertiban TPSLN (Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri);

f. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPSLN, KSK (Kotak Suara Keliling), dan Pos;

g. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu LN (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri);

h. Mendata pemilih yang menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perwakilan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei; 

i. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU paling lama 2 bulan setelah pemungutan suara.

PPLN juga memiliki beberapa wewenang dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Wewenang tersebut tertulis dalam ayat 3 yang meliputi:

a. Membentuk KPPSLN;

b. Menetapkan daftar pemilih tetap;

c. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, pada ayat 4 tertulis bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, PPLN mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

b. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;

c. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai den dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut PKPU Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 5 ayat 1, anggota PPLN berjumlah paling sedikit tiga orang dan paling banyak tujuh orang, yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia dengan ketentuan:

a. Tiga orang anggota PPLN untuk jumlah pemilih sampai dengan 1.000 (seribu);

b. Lima orang anggota PPLN untuk jumlah pemilih lebih dari 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu);

c. Tujuh orang anggota PPLN untuk jumlah pemilih lebih dari 10.000 (sepuluh ribu).

Di sisi lain, pada Pasal 5 ayat 2, disebutkan bahwa komposisi keanggotaan PPLN memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Sementara itu, syarat menjadi anggota PPLN dan KPPSLN juga tertulis dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 21 yakni:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPLN dan KPPSLN;

g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; 

i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.