Menhan Bicara Kasus Andrie Yunus, Pastikan Hukuman Pelaku Lebih Berat

Sjafrie menyebut, penegakan disiplin di lingkungan TNI tidak memandang pangkat ataupun jabatan. Menurut dia, banyak perwira tinggi TNI yang tetap diproses hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Ia pun mencontohkan adanya seorang perwira tinggi yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup akibat pelanggaran hukum dalam proses peradilan militer.

"Berapa bintang tiga, berapa bintang dua, berapa bintang satu yang dipenjarakan. Kita tidak melihat siapa-siapa. Jadi kalau soal peradilan militer, itu persoalan bukan persoalan yang mutlak kita lakukan itu," kata dia.

Ia menambahkan, sistem peradilan militer saat ini juga melibatkan berbagai institusi penegak hukum negara, termasuk Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

"Apalagi sekarang ada oditur militer di Kejaksaan Agung, ada Mahkamah Militer di Mahkamah Agung," kata Menhan.

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menyerahkan berkas kesimpulan uji materiil UU Peradilan Militer yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (7/5/2026). Permohonan dengan nomor 260/PUU-XXIII/2025 ini diajukan oleh Lenny Damanik dan Eva Meliani.

Lenny Damanik merupakan ibu dari remaja berinisial MHS yang meninggal diduga akibat penganiayaan oleh oknum TNI, sedangkan Eva Meliani adalah anak dari wartawan Rico Sempurna Pasaribu yang tewas dalam kasus pembakaran rumah di Karo, Sumatra Utara.

"Perlu kami tegaskan sejarah Undang-Undang Peradilan Militer adalah merupakan konsep dari Orde Baru yang sejatinya memberikan privilege dan proteksi bagi militer yang melakukan tindak pidana. Isu peradilan militer yang hari ini kita bawa kemari bukan semata-mata tentang isu pembatasan yurisdiksi, melainkan tentang perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum," kata Kuasa Hukum Pemohon, Irvan Saputra saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis.