Menkes Ungkap Rencana Zeni TNI AD Dilibatkan Bangun RS di Daerah Rawan

Budi menyebut, terkait anggaran pembangunan RS akan dibahas lebih lanjut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia berharap alokasi dana itu bisa dialokasikan ke Kemhan.

"Yang penting adalah seluruh proses pembangunannya kami sedang bicara dengan Kemenkeu kalau bisa anggarannya juga dialokasikan ke Kemhan, agar Kemhan yang membangun," tuturnya.

Selain prajurit TNI dan pegawai Kemhan, Budi memastikan juga akan melibatkan masyarakat setempat untuk mengisi posisi sebagai tenaga kesehatan di RS daerah rawan. Contohnya seperti orang asli Papua (OAP).

Budi mengungkap alasan mengapa meminta agar dokter dari kalangan tentara atau lulusan Universitas Pertahanan lebih baik ditugaskan di RS daerah rawan. Menurutnya, tenaga kesehatan dari kalangan militer memiliki kemampuan membela diri lebih baik.

"Kebetulan Pak Menhan ini punya Universitas Pertahanan, itu ada dokter-dokternya. Kalau dokter lulusan sana dan dokter tentara kan seenggaknya lebih percaya dirilah. Kalau misalnya ada ancaman mereka tahu bagaimana caranya membela diri dengan jauh lebih baik," kata dia dalam jumpa pers di lokasi.

Sebab, kata Budi, masih banyak didapati adanya kasus kekerasan hingga pembunuhan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan rawan.

"Kita minta tolong ke Pak Menhan ini adalah operasionalnya juga. Karena kita pasti sudah lihat kan ada dokter yang ditembak, ada perawat yang ditusuk di daerah-daerah sana kan rawan sekali," tutur dia.

Budi menuturkan, Kemenkes bersama Kemhan juga menyepakati kerja sama untuk membangun RS di daerah terpencil dan rawan. Program ini sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan, ditargetkan total RS tipe C bisa didirikan di 66 kabupaten/kota tertinggal. Dari target total 66 unit RS yang akan dibangun, 22 di antaranya sudah mulai dibangun.

Kemudian, tahun depan akan ada sekitar 12 sampai 14 unit RS yang akan dibangun di wilayah yang termasuk daerah zona merah. RS ini nantinya dibangun dengan kemampuan layanan setara dengan yang mayoritas ada di Pulau Jawa.

"Itu sebabnya pertama kita minta tolong, Pak Menhan tolong kalau bisa yang bangunnya kerja sama dengan Kementerian Pertahanan supaya yang membangunnya nanti aman, kalau perlu tim dari Kementerian Pertahanan juga ikut karena ada zeni-nya," tuturnya dia.

Selain itu, Budi berharap ke depan Kemhan semakin memperbanyak RS milik TNI yang juga difungsikan untuk melayani masyarakat sipil.

"Kita minta tolong juga dengan Pak Menhan, Pak Menhan ini punya banyak RS. Rumah sakit ini melayani kesehatan masyarakat, memang utamanya tentara. Tapi saya bilang ya kalau bisa dibuka lebih luas dari tentara karena RSPAD itu bukan hanya tentara yang masuk ke sana, semua orang sipil pun banyak masuk ke RSPAD. Nah bisa nggak ini dikembangkan, kebetulan juga ada rumah sakit baru yang dibangun dengan Rumah Sakit Sudirman itu besar sekali," jelasnya.