AS Dorong Eks PM Hungaria Viktor Orban Jadi Sekjen PBB
- AS mendorong mantan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán sebagai calon Sekjen PBB, di tengah kebuntuan enam putaran jajak pendapat informal untuk mencari pengganti António Guterres.
- Orbán diperkirakan dapat meraih delapan hingga sepuluh suara dan menyambut tawaran itu jika kemenangan terjamin, tetapi Rusia menegaskan anggota tetap DK PBB tidak mencalonkannya.
- Pencalonan Orbán memerlukan sponsor negara lain serta menghadapi penolakan Polandia dan Ukraina, sementara laporan juga menyoroti potensi kekebalan diplomatik di tengah penyelidikan korupsi Hungaria.
Jakarta, IDN Times – Amerika Serikat (AS) mendorong eks Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán sebagai kandidat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digadang-gadang menjadi kandidat bersama Rusia dan China. Berdasarkan laporan Euro News yang mengutip Wall Street Journal pada Senin (26/10/2026), wacana tersebut muncul ketika pencarian pengganti António Guterres masih menemui jalan buntu meski Dewan Keamanan (DK) PBB telah menggelar enam putaran jajak pendapat informal.
Hasil pemungutan suara pada 16 Oktober 2026 memperlihatkan persaingan yang belum menemukan titik temu. Dilansir i24 News, Rebeca Grynspan dari Kosta Rika memperoleh sembilan suara dukungan, tetapi menghadapi enam penolakan, termasuk dua dari negara pemegang hak veto, sedangkan Lana Nusseibeh dari Uni Emirat Arab (UEA) yang baru masuk bursa pekan lalu dijadwalkan memaparkan pencalonannya dalam sidang dengar publik.
1. Pejabat AS nilai Orbán berpeluang mendapat dukungan
ilustrasi demokrasi di Amerika Serikat (pexels.com/Mikhail Nilov) Gagasan mengusung Orbán berawal dari seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang semula menganggap usulan itu terdengar gila. Namun, ia menilai pencalonan tersebut berpotensi memperoleh persetujuan Moskow dan Beijing, dengan perkiraan Orbán bisa mengumpulkan delapan hingga sepuluh suara dukungan karena dinilai sebagai figur konservatif yang berbeda dari kalangan birokrat pada umumnya.
Orbán yang berusia 63 tahun memiliki peluang untuk meninggalkan panggung politik setelah partainya, Fidesz, kalah dalam pemilu April dan masa jabatannya berakhir pada Mei lalu. Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance sebelumnya memberikan dukungan penuh, sementara Orbán dikabarkan menyambut positif tawaran tersebut dengan satu syarat, yakni kepastian bahwa dirinya akan memenangkan pemilihan.
2. Rusia menolak mencalonkan Orbán sebagai sekjen PBB
ilustrasi bendera Rusia (unsplash.com/Egor Filin) Pemilihan Sekretaris Jenderal PBB mengharuskan seorang kandidat memperoleh dukungan minimal sembilan dari 15 anggota DK PBB tanpa menghadapi veto dari salah satu dari lima anggota tetap. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Aleksandr Alimov menyampaikan kepada Interfax bahwa Rusia, AS, dan China tidak akan mengusulkan Orbán karena ketiganya merupakan anggota tetap DK PBB.
“Baik Rusia, AS, maupun China tidak akan mencalonkan Orbán karena kami adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan kami tidak mencalonkan siapa pun untuk posisi Sekretaris-Jenderal PBB,” kata Alimov.
Alimov juga menyatakan Rusia terbuka untuk membahas kandidat yang telah resmi dinominasikan. Dengan demikian, pihak yang ingin mengusung Orbán perlu mencari negara lain untuk menjadi sponsor pencalonannya.
3. Polandia dan Ukraina menolak pencalonan Orbán
ilustrasi logo Ukraina dan NATO (unsplash.com/Marek Studzinski) Laporan investigasi VSquare pada Mei lalu mengungkapkan bahwa jabatan di PBB berpotensi memberikan kekebalan diplomatik kepada Orbán di tengah penyelidikan kasus korupsi di Hungaria. Setelah kekalahan partainya, otoritas negara tersebut mulai mengambil tindakan terhadap pemerintahan sebelumnya dengan menahan dua mantan menteri dan seorang eks gubernur bank nasional.
Penolakan terhadap Orbán juga datang dari negara-negara Eropa menjelang berakhirnya masa jabatan kedua Guterres pada 31 Desember 2026. Menteri Luar Negeri Polandia Radosław Sikorski menyatakan negaranya tak akan mendukung Orbán, sedangkan Menteri Luar Negeri Ukraina Andrij Sbyha menilai Orbán berpotensi menggunakan taktik veto dan pemerasan yang kerap diterapkannya di Uni Eropa.
