Menko Djamari Tingkatkan Pola Pengamanan TNI-Polri di Papua

05 Agu 2026, 22:43 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Menko Djamari Tingkatkan Pola Pengamanan TNI-Polri di Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemerintah akan meningkatkan pengamanan TNI-Polri di Papua untuk melindungi warga dan menekan korban sipil, tanpa mengubah pola dasar pengamanan yang berlaku.
Lima pekerja pembangunan jalan tewas akibat penembakan dan penganiayaan di Tolikara pada 2 Agustus 2026; lima korban selamat telah dievakuasi dan mendapat perawatan.
Komnas HAM mencatat 59 orang tewas dalam 42 konflik bersenjata di Papua sepanjang Januari-Juni 2026, termasuk 43 warga sipil, serta 50 orang mengalami luka-luka.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Januari hingga Juni 2026

Komnas HAM mencatat 42 konflik bersenjata di Papua yang menewaskan 59 orang, termasuk 43 warga sipil. Sebanyak 50 orang lainnya mengalami luka-luka.

Rabu (15/7/2026)

Komnas HAM menyatakan konflik dan kekerasan bersenjata di Papua menyebabkan korban jiwa, pengungsian internal, serta terganggunya layanan dasar.

Minggu, 2 Agustus 2026 lalu

OPM membunuh lima warga sipil pekerja pembangunan jalan di Kabupaten Tolikara.

Rabu (5/8/2026)

Pemerintah menyatakan akan meningkatkan pola pengamanan Papua dengan tambahan personel TNI dan Polri untuk melindungi warga. Satgas Damai Cartenz-2026 melaporkan jenazah lima korban telah dievakuasi, lima korban selamat dirawat, dan dugaan keterlibatan OPM masih diselidiki.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemerintah meningkatkan pola pengamanan TNI-Polri di Papua setelah lima warga sipil, pekerja pembangunan jalan, tewas akibat penembakan dan penganiayaan di Kabupaten Tolikara.
Who?
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, TNI, Polri, Satgas Damai Cartenz-2026, lima korban sipil, serta Organisasi Papua Merdeka yang diduga terlibat.
Where?
Peningkatan pengamanan dilakukan di Papua. Lima korban ditemukan di Kabupaten Tolikara dan dievakuasi ke RSUD Mulia serta RSUD Karubaga; pernyataan Djamari disampaikan di Jakarta Pusat.
When?
Lima warga sipil tewas pada Minggu, 2 Agustus 2026. Djamari menyampaikan peningkatan pengamanan pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Why?
Pengamanan ditingkatkan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan ketenteraman di Papua, menyusul bertambahnya korban sipil dalam kekerasan bersenjata.
How?
Pemerintah akan menerjunkan lebih banyak personel TNI dan Polri melalui peningkatan pola pengamanan yang berlaku. Polisi masih menyelidiki dugaan keterlibatan OPM berdasarkan saksi, bukti, dan hasil penyelidikan lapangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah mau menambah tentara dan polisi di Papua supaya warga lebih aman. Ini dilakukan setelah lima pekerja jalan meninggal di Tolikara. Lima orang lain berhasil diselamatkan dan dirawat di rumah sakit. Polisi masih mencari tahu soal kejadian itu. Pemerintah bilang ingin tidak ada warga sipil yang jadi korban lagi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Di tengah situasi keamanan yang berat, perhatian pemerintah terhadap perlindungan warga Papua terlihat melalui peningkatan pengamanan yang diklaim berorientasi pada ketenteraman masyarakat. Evakuasi korban selamat untuk memperoleh perawatan medis, penyelidikan berbasis saksi dan bukti, serta keberadaan komite percepatan pembangunan menunjukkan adanya respons kelembagaan terhadap kebutuhan keamanan dan kesejahteraan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, mengatakan, pemerintah bakal meningkatkan pola pengamanan di Papua dengan menerjunkan lebih banyak personel tentara dan kepolisian.

Peningkatan pola keamanan di Bumi Cendrawasih, kata dia, semata-mata untuk meningkatkan ketenteraman bagi warga Papua. Meskipun di sisi lain, dia mengakui jumlah warga sipil yang menjadi korban terus bertambah.

Terbaru, Organisasi Papua Merdeka (OPM) membunuh lima warga sipil di Kabupaten Tolikara pada Minggu, 2 Agustus 2026 lalu. Korban merupakan pekerja pembangunan jalanan.

"Penempatan personel Polri dan TNI di Papua bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kita di situ," ujar Djamari di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat pada Rabu (5/8/2026).

Panglima TNI, kata Djamari, sudah melakukan langkah yang tepat untuk korban kembali berjatuhan. Lantaran hal tersebut pola pengamanan di Papua tidak akan diubah.

"Kalau pola (pengamanan) tidak berubah, justru peningkatan pola itu yang dilakukan oleh Kapolri dan Panglima TNI untuk memberikan ketenteraman di masyarakat," kata dia.

1. Pemerintah klaim serius memperhatikan Papua

Ilustrasi peta Papua. (IDN Times/Sukma Shakti)

Djamari mengatakan, pemerintahan Prabowo Subianto sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan Papua. Bahkan, ada badan khusus yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua bernama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

"Sekali lagi pada kesempatan ini saya katakan, kami bersungguh-sungguh dan kami tak mau ada lagi korban yang jatuh dari masyarakat sipil. Bahkan, korban bukan saja datang dari Orang Asli Papua (OAP) sendiri. Tapi, ada juga pendatang yang juga jadi korban," kata dia.

"Sekali lagi tidak ada perubahan pola (pengamanan) tetapi justru ada peningkatan pola-pola yang sekarang berlaku. Kebijakan itu dilakukan bersama-sama Panglima TNI dan Kapolri," lanjut dia.

2. 'Lima warga sipil tewas dibunuh OPM di Tolikara

Tim patroli Satgas Koops TNI Habema menggerebek markas sementara kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). (Dok. Pen Koops TNI Habema)

Sementara, Satgas Damai Cartenz-2026 mengatakan, lima warga sipil meninggal pada Minggu (2/8/2026) akibat ditembak dan dianiaya oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Jenazah kelimanya sudah berhasil dievakuasi ke RSUD Mulia. Selain itu, ada pula lima warga lainnya yang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.

"Empat korban meninggal dunia masing-masing berinisial A.S, E.A, B yang telah berhasil dievakuasi ke RSUD Mulia dan A.C.R yang telah berhasil dibawa ke RSUD Karubaga, Kabupaten Tolikara," ujar Kepala Satgas Humas Ops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, dalam keterangan dikutip Rabu (5/8/2026).

Sementara, satu korban meninggal dunia lainnya merupakan masyarakat asli Papua yang masih dalam proses identifikasi.

"Di sisi lain, lima korban selamat yang berhasil dievakuasi masing-masing berinisial W.R, S.S, H.M, S.U dan J.J.M. Para korban telah mendapat penanganan medis dan dirujuk ke RSUD Mulia untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut," kata dia.

Yusuf mengatakan, informasi awal yang menyebut dugaan keterlibatan OPM pimpinan Rambo Botak masih terus ditelusuri dan diverifikasi. Personel kepolisian masih terus menyelidiki berdasarkan keterangan saksi, bukti dan hasil penyelidikan di lapangan.

3. Komnas HAM catat 59 orang tewas dalam kekerasan bersenjata di Papua sepanjang 2026

Ilustrasi jenazah. (IDN Times/Mia Amalia)

Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebanyak 59 orang tewas akibat eskalasi konflik dan kekerasan bersenjata di Papua sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 korban di antaranya merupakan warga sipil.

Data statistik konflik pada semester I 2026 yang dirilis Komnas HAM menunjukkan 42 peristiwa konflik terjadi di berbagai wilayah Papua. Sebanyak 21 di antaranya merupakan serangan kelompok sipil bersenjata (KSB) terhadap sipil, 11 operasi aparat keamanan, 8 kontak tembak, 4 serangan KSB ke aparat, dan 6 konflik lainnya.

"Situasi ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik meninggal maupun luka-luka, pengungsian internal, serta akses pelayanan dasar yang terganggu," ujar Komisioner Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).

Dari 42 konflik tersebut, Komnas HAM mengungkap 59 orang meninggal dunia. Rinciannya, 43 orang merupakan warga sipil. 8 orang adalah aparat TNI dan Polri, sedangkan 8 orang merupakan KSB atau kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Komnas HAM juga melaporkan ada 50 orang luka-luka. Rinciannya, 40 orang di antaranya merupakan warga sipil, 5 aparat TNI dan Polri, serta 5 orang KSB.

"Komnas HAM memberikan atensi terhadap dampak dari konflik dan kekerasan bersenjata terhadap masyarakat khususnya warga sipil," ujar dia.