Menko Polkam Bentuk 7 Desk Percepatan Program Prioritas

04 Nov 2024, 18:13 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Manfud MD dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pergi ke Ceko bertemu eks Mahid (IDN Times/ilman)

Intinya sih...

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri dan pimpinan lembaga di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.
Tujuh desk dibentuk di bawah koordinasi Kemenko Polkam untuk mempercepat program prioritas nasional dengan sektor terdepan masing-masing yang diemban oleh berbagai kementerian dan lembaga.

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menggelar rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri dan pimpinan lembaga di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Hasil dari rakor ini adalah pembentukan tujuh desk yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam untuk mempercepat program prioritas nasional.

“Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan program-program prioritas pemerintahannya. Tujuh desk telah disiapkan dengan sektor terdepan masing-masing yang diemban oleh berbagai kementerian dan lembaga,” kata Budi Gunawan usai rapat di Menko Polkam, Jakarta.

Dalam struktur baru ini, masing-masing desk memiliki leading sector yang akan menjadi penanggung jawab utama sesuai dengan lingkup tugas kementerian atau lembaga terkait. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri akan memimpin desk yang menangani pemilihan kepala daerah (pilkada).

1. Daftar tujuh desk bentukan Kemenko Polkam

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan (IDN Times/Istimewa)

Berikut adalah tujuh desk yang terbentuk berdasarkan hasil rakor:

1. Desk Pilkada: Dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan pelaksanaan pemilihan daerah yang aman dan tertib.

2. Desk Pencegahan Penyelundupan: Di bawah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, berfokus pada pengawasan dan pencegahan penyelundupan.

3. Desk Pemberantasan Narkoba: Polri akan menjadi leading sector dalam upaya mengatasi peredaran narkoba.

4. Desk Penanganan Judi Online: Polri juga memimpin dalam pemberantasan perjudian online yang semakin marak.

5. Desk Peningkatan Penerimaan Devisa Negara: Di bawah koordinasi Kejaksaan Agung untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor devisa.

6. Desk Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola: Kejaksaan Agung bertanggung jawab dalam pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

7. Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data: Dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), bertugas menangani isu keamanan siber dan perlindungan data.

Budi Gunawan berharap pembentukan tujuh desk ini akan memperkuat kapasitas institusi terkait dan menjaga stabilitas di bidang politik serta keamanan yang menjadi landasan penting bagi kesuksesan pembangunan nasional.

“Dengan stabilitas ini, kita berharap ekonomi dapat tumbuh, PDB meningkat, dan kesejahteraan masyarakat tercapai,” ucap dia.

2. Budi Gunawan puji penanganan judi online

ilustrasi judi online (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam penanganan judi online, Budi Gunawan mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Polri.

Selain itu, Budi juga memuji kinerja Kejaksaan Agung yang berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi besar, termasuk kasus korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong.

3. Budi Gunawan targetkan ada peningkatan indeks demokrasi

Budi Gunawan dilantik sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan untuk Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin (21/10/2024). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Desk Pilkada yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian kini bekerja untuk memastikan proses pemilihan berlangsung sesuai asas demokratis, jujur, dan adil.

"Kami berupaya meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2025 ke angka 81,69 hingga 85,23,” kata Budi Gunawan.

Para menteri yang hadir dalam rakor antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAL Laksamana Muhammad Ali, Kepala Bakamla Laksdya Irvansyah, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.