Menkominfo Klaim Hoaks Kampanye Pemilu 2024 Tak Sebanyak 2019

15 Jan 2024, 15:25 WIB

Ketua Bawaslu Kota Depok, M. Fathul Arif meninjau secara langsung kotak suara dan proses pelipatan surat suara di gudang KPU Kota Depok, Jalan Raya Bogor, Kabupaten Bogor. (IDNTimes/Dicky)

Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan konten hoaks yang ada di masa kampanye Pemilu 2024 tak sebanyak saat Pemilu 2019.

Dia mengatakan sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024 ada 51 konten soal pemilu yang diturunkan oleh Kominfo dan ada 175 informasi hoaks yang diklarifikasi oleh pihaknya. Meski demikian dia tidak menjelaskan perbedaan data yang dimaksudnya.

“Selama masa kampanye Pemilu 2024 sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024, Kementerian Kominfo telah melakukan take down terhadap 51 konten terkait Pemilu serta menerbitkan sekitar 175 klarifikasi atas hoaks mengenai Pemilu. Jumlah ini menjadi pengingat kita semua bahwa hoaks masih mengancam demokrasi kita, walaupun secara data (kumulatif) jauh menurun dibanding tahun 2019,” kata dia dikutip Senin (15/11/2024).

1. Bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat konferensi pers Puncak Perayaan Natal Nasional 2023, Rabu (27/12/2023). (IDN Times/Khusnul Hasana)

Budi menjelaskan, peran Kominfo adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai Pemilu dan menjaga ruang digital agar demokrasi tetap berkualitas. Menurutnya, upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan penyelenggara Pemilu.

“Selain melakukan upaya penanggulangan konten dan literasi digital, kami bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai wujud dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu,” katanya.

2. Kerja sama Kominfo dengan sejumlah pihak selama Pemilu

Kantor pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Pusat (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Kominfo kata di telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman terkait pemanfaatan layanan informasi dalam pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Selain itu, perjanjian kerjasama dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Aptika Kominfo dengan Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pemeliharaan serta pemanfaatan sistem elektronik dengan memberikan panduan serta kode etik,” ujarnya.

3. Pada 2019 ada isu 916 hoaks soal politik

kominfo-Data Statistik Hoax Agustus 2018 - 30 September 2019 (Dok. Kementerian Kominfo)

Dari data yang ditelusuri IDN Times, Kominfo pernah menyampaikan hasil temuan sebaran hoaks di berbagai platform media sosial pada 2019, kala itu ada ribuan hoaks sejak Agustus 2018 hingga 30 September 2019.

Plt. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, jumlah hoaks yang berhasil ditelusuri oleh Tim AIS Kementerian Kominfo berjumlah 3.356 hoaks.

Jumlah hoaks terbanyak ditemukan pada bulan April 2019 yang bertepatan dengan momentum pesta demokrasi Pilpres dan Pileg. Khusus bulan April 2019 hoaks yang ditemukan sebanyak 501 hoaks, disusul bulan Maret berjumlah 453 dan bulan Mei 402 hoaks. Total ada 916 hoaks soal politik kala itu.