Mensos Risma Bantu Warga Telantar Rekam Data KTP Agar dapat Bansos

Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Idit Supriadi Priatna mengatakan, warga telantar tidak dapat akses bantuan karena tidak memiliki identitas kependudukan.

"Mereka sulit mendapatkan identitas kependudukan karena sebagian besar warga marjinal atau telantar serta tidak memiliki tempat tinggal tetap. Terbukti, beberapa warga telantar yang ditemui Risma tinggal di kolong jembatan, ada juga yang tidur di pinggir jalan," ucapnya.

Bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kemensos memberikan akses bagi warga telantar untuk mendapatkan KTP.

Hal ini dilakukan agar data mereka bisa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga mempermudah akses warga marjinal/telantar untuk mendapatkan bantuan program Kemensos seperti dari Program ATENSI, PKH, BST maupun bantuan dari program Kementerian/Lembaga lain seperti KIS, KKS, atau KIP.

Idit Supriadi mengatakan, Kemensos akan terus menyisir kaum marjinal untuk bisa mengakses layanan perekaman data kependudukan. Ini merupakan hak mereka dan Kemensos bersama LKS mengawal proses perekaman data kependudukan hingga tuntas.

"Ke depan, ketika mereka sudah punya KTP akan memudahkan mereka mendapat bantuan dari pemerintah, tidak hanya bantuan dari Kemensos tapi dari kementerian/lembaga lain yang mensyaratkan harus memiliki KTP," imbuhnya.

Model perekaman data bagi warga marjinal atau telantar ini akan diterapkan juga oleh Balai Rehabilitasi Sosial milik Kemensos yang berada di daerah.

"Balai Rehsos di daerah juga punya mitra-mitra seperti LKS. Balai akan melakukan koordinasi dengan LKS, Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil setempat untuk melakukan perekaman data bagi warga marjinal/telantar di daerah," ungkap Idit.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, pemberian identitas kependudukan ini merupakan tugas negara.

"Kemensos dan Kemendagri menuntaskan perekaman bagi warga marjinal/telantar. Metodenya jemput bola, kita datangi, jika sudah ditemukan, kita kumpulkan dalam satu tempat dan kita layani untuk perekaman data," tuturnya.

Zudan menambahkan, perkembangan DTKS saat ini sudah bagus. Terjadi peningkatan kecocokan antara DTKS dengan data Dukcapil yang semula 83 persen pada 2020, kini sudah mencapai 90,3 persen.

"Kita lakukan validasi dan verifikasi terus menerus berbasis NIK. Saat ini kecocokan DTKS dengan data Dukcapil telah mencapai 90,3 persen" katanya.

Nina Laksanawati (25 tahun), salah satu warga marjinal/telantar yang berprofesi sebagai pemulung sejak kecil, menceritakan bahwa setelah ibunya meninggal, ayahnya mengajak ia pindah ke Jakarta. Beberapa waktu di Jakarta, dokumen-dokumen penting milik ayahnya hilang sehingga ia tidak bisa mengurus pembuatan KTP.

Nina bersyukur sudah punya KTP. "Saya lega, bisa cari kerja yang lebih layak, karena sekarang susah cari kerja kalau gak ada KTP. Saya sudah capek jadi pemulung," ungkap Nina.

Dia berharap dengan memiliki KTP, bisa mencari pekerjaan yang lebih layak agar bisa membantu keluarga. Terlebih saat ini ia masih memiliki adik yang memerlukan biaya pendidikan.