Menteri Imipas: Reformasi KUHP Harus Ubah Praktik Pemasyarakatan

Dia juga menyoroti persoalan serius di lapas, mulai dari kelebihan kapasitas hingga stigma terhadap warga binaan. Kondisi overcrowding yang mencapai 85 persen dinilai menunjukkan sistem hukum belum efektif dalam merespons kejahatan sekaligus membina pelaku.

"Undang-Undang Pemasyarakatan bukan pelengkap, tapi jembatan agar proses peradilan dilaksanakan dengan melindungi martabat manusia dalam mendukung reintegrasi sosial dan memiliki peran strategis dalam arsitektur hukum di Indonesia. Pemasyarakatan adalah bagian dari keberhasilan reformasi hukum pidana itu sendiri," katanya.

Sebagai bagian dari implementasi, Ditjen Pemasyarakatan menyiapkan infrastruktur pendukung, mulai dari 968 lokasi kerja sosial, 1.888 mitra pembimbingan, hingga rencana pembangunan 100 Balai Pemasyarakatan baru.

Agus menegaskan hukum pidana ke depan harus mengedepankan keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan. Ia mendorong sistem yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan pelaku. Karena itu, sinergi aparat penegak hukum dinilai krusial agar tujuan akhir penegakan hukum berorientasi pada pemulihan, bukan semata pembalasan.