Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, memaparkan ketegasan arah diplomasi hijau Indonesia di hadapan para pemimpin dunia dalam Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Rabu (23/9/2026).
Mewakili kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menegaskan agenda iklim nasional dirancang langsung untuk mendongkrak ketahanan ekonomi, menciptakan lapangan kerja hijau, serta melindungi masyarakat rentan, bukan sekadar memenuhi target global.
Berbicara dalam Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81, Jumhur menggarisbawahi bahwa ruang untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius semakin menyempit.
Oleh karena itu, komitmen dunia wajib diterjemahkan ke dalam eksekusi lapangan yang berlandaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang berimbang.
"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius semakin sempit, tantangan kita adalah menjembatani komitmen global agar menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” kata Jumhur.
