Merapat ke Prabowo, PKB Tak Minta Jatah Kursi Menteri

02 Mei 2024, 12:33 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid. (Dokumentasi MPR)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengklaim tidak mengharapkan jatah kursi menteri dengan merapat ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka usai kalah dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Menurutnya, pembagian kursi menteri menjadi hak prerogatif dan kewenangan Prabowo.

"Enggak lah. Sejak dulu kami berkoalisi, tidak pernah PKB berbicara soal bagi-bagi kursi menteri. Kita tunggu saja Pak Prabowo dilantik. Nanti, dia yang punya hak prerogatif. Dia yang akan membagi," ujar Jazilul ketika dikonfirmasi pada Kamis (2/5/2024).

1. Analis politik nilai kursi di kabinet akan dibagi secara merata

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno. (Dokumentasi UIN)

Analis politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, memperkirakan Prabowo bakal membagi jatah kursi menteri secara adil kepada parpol pendukungnya di pemerintahan selanjutnya. Pembagian jatah yang adil itu sudah diperhitungkan bagi parpol yang sejak awal tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) maupun yang bergabung usai pilpres 2024.

"Jadi saya yakin tidak akan ada dampak terhadap jatah kursi partai lain ya. Semua pasti bakal dibagi secara rata," ujar Adi kepada media di Jakarta pada Rabu (1/5/2024).

Dia mengimbau kepada partai politik agar tidak gaduh soal pembagian kursi menteri. Alasannya, pembagian jatah kursi menteri adalah hak prerogatif sepenuhnya Prabowo.

"Jadi, jangan gaduh, tenang saja. Semua itu hak prerogatif Pak Prabowo sebagai presiden terpilih," katanya.

2. PKB titip tiga agenda perubahan kepada Prabowo

Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda sebut partainya belum membahas rencana revisi UU MD3. (IDN Times/Amir Faisol)

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, mengatakan merapat ke Prabowo lantaran pihaknya yakin kepemimpinan Indonesia selanjutnya ada di tangan Menteri Pertahanan tersebut, bukan lagi di bawah bayang-bayang Jokowi. Selain itu, PKB menitipkan tiga agenda perubahan dan diharapkan diakomodir oleh Prabowo.

"Kami meminta tolong, pertama agar kekuatan civil society yang bebas untuk mengkritik. Kami juga meminta agar Pak Prabowo bisa menjamin kebebasan pers dalam mengontrol pemerintahan," ujar Syaiful kepada media di Jakarta pada kemarin.

Dia menilai Prabowo akan belajar dari pemerintahan Jokowi sehingga akan bersedia mengoreksi kekeliruan dari pemerintahan masa lalu. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi nilai PKB.

"Yang baik tetap dipertahankan. Tetapi, di saat yang sama mengambil yang lebih baik. Termasuk ketika suatu saat kami bergabung, spirit itu akan kami jaga, termasuk membuka ruang terhadap kritik," tutur Syaiful.

3. Anies serahkan ke Prabowo apakah agenda perubahan yang dititipkan akan diakomodir

Presiden terpilih, Prabowo Subianto ketika menerima program perubahan dari Muhaimin Iskandar. (www.instagram.com/@cakiminow)

IDN Times pernah menanyakan kepada mantan capres Anies Baswedan apakah agenda perubahan yang dititipkan oleh PKB bakal diakomodir oleh Prabowo. Anies mengatakan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo apakah akan memasukan agenda perubahan ke dalam arah pemerintahannya atau tidak.

"Pemegang mandat konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menentukan, bukan orang lain. Karena konstitusi menyatakan yang memegang amanah adalah Pak Prabowo maka Pak Prabowo yang akan menentukan seperti apa. Kita hormati keputusannya," ujar Anies di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan ketika menjawab pertanyaan IDN Times pada 30 April 2024.