MK Kabulkan Pencabutan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres 30 Tahun
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan terhadap gugatan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Senin (2/10/2023). Ini merupakan putusan lanjutan dari uji materi terkait syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebelumnya.
Gugatan yang dilayangkan Hite Badenggan Lumbantoruan dan Marson Lumbanbatu itu terdaftar dengan Nomor Perkara 100/PUU-XXI/2023. Mereka ingin MK mengubah syarat usia minimal capres-cawapres dari semula 40 tahun menjadi 30 tahun.
1. Perkara dicabut sebelum sidang perbaikan
MK menyelenggarakan sidang perbaikan permohonan pada 26 September 2023. Namun, pemohon menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 25 September 2023.
"Menetapkan, mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon," ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023).
2. Argumentasinya masih lemah
Sebelumnya, Hite selaku pemohon menjelaskan, penyebab pihaknya menarik gugatan tersebut karena mereka mendapat masukan dan nasihat yang disampaikan hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan. Dia tak memungkiri, argumentasi terhadap gugatan tersebut masih lemah.
"Alasan yang pertama, kami juga menerima nasihat Yang Mulia soal sidang pertama," ucap Hite dalam sidang di MK, Selasa, 26 September 2023.
"Karena masih lemah argumentasi kami, Yang Mulia," lanjut dia.
3. Petitum pemohon terhadap batas usia capres dan cawapres
Sebagai informasi, dalam gugatan itu, batas minimal usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang termuat pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang UU Pemilu kembali diuji di MK. Kali ini, permohonan datang dari Hite Badenggan Lumbantoruan dan Marson Lumbanbatu.
Sidang perdana untuk perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023 ini digelar pada Rabu, 13 September 2023.
Pasal 169 huruf q UU Pemilu menyatakan, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 tahun”.
Para pemohon adalah warga negara Indonesia berusia 30 dan 38 tahun yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden.
“Secara fakta, pemohon dalam melaksanakan hak hukumnya yakni untuk mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden tidak dapat dilaksanakan karena secara diskriminatif UU 7/2017 telah membatasi hak pemohon karena calon wakil presiden harus minimal berusia 40 tahun,” kata Marson.
Fakta selanjutnya, syarat usia minimal calon kepala daerah adalah usia 30 tahun. Beberapa kepala daerah berusia di bawah 40 tahun, misalnya Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (34 tahun), Wali Kota Medan Boby Nasution (32 tahun), dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming (35 tahun).
Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu tersebut tidak konsisten jika merujuk kepada ketentuan peraturan mengenai pencalonan kepala daerah yang memperbolehkan calon kepala daerah berusia di bawah 40 tahun.
Untuk itu, dalam petitum para pemohon meminta MK menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 tahun”.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
