Airlangga Pastikan Golkar Akan Tolak Hak Angket Pilpres Curang di DPR

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memastikan Fraksi Golkar di DPR RI akan menolak usulan hak angket pengusutan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Airlangga menyebut, hak angket merupakan kewenangan DPR.

"Ya kalau hak angket kan politisi DPR, tapi Partai Golkar dan partai koalisinya itu pasti akan menolak," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Airlangga menegaskan, partai oposisi di luar pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo semakin sedikit. Terlebih, Partai Demokrat sudah bergabung dengan koalisi.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mendorong dua partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket di DPR, untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024. Namun, apabila DPR tak siap dengan hak angket, ia mendorong penggunaan hak interpelasi.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 19 Februari 2024.

Diketahui, saat ini anggota koalisi pemerintahan Jokowi bertambah, setelah Partai Demokrat bergabung. Kendati, PDIP yang semula menjadi partai penyokong pemerintahan Jokowi pecah kongsi, setelah Pilpres 2024.

PDIP dan Jokowi beda pilihan pasangan capres-cawapres. PDIP mengusung pasangan capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sedangkan Jokowi mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Usai pemungutan suara, pasangan capres nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin dan pasangan nomor tiga Ganjar-Mahfud rekonsiliasi mendorong gugatan hasil Pemilu 2024, yang menurut mereka diwarnai dugaan kecurangan. Partai NasDem yang sebelumnya berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi, mendukung pasangan Anies-Muhaimin pada saat Pemilu 2024.

Dengan demikian peta kekuatan di DPR pendukung pemerintahan Jokowi berubah sebagai berikut: 

Pendukung Anies-Muhaimin  
1. PKB: 58 kursi
2. NasDem: 59 kursi
3. PKS: 50 kursi
Total 167 kursi

Pendukung Prabowo-Gibran
1. Gerindra: 78 kursi
2. Golkar: 85 kursi
3. Demokrat: 54 kursi
4. PAN: 44 kursi
Total 261

Pendukung Ganjar-Pranowo
1. PDIP: 128 kursi
2. PPP: 19 kursi
Total 147 kursi.

Baca Juga: Hadi soal Hak Angket DPR: Nanti Dululah Kita Jaga Suasana Kondusif