Isu Politisasi Bansos, Jokowi: Mekanismenya Sudah Disetujui DPR
Presiden Jokowi hadir di Kongres XVI GP Ansor (IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo buka suara soal isu bantuan sosial (bansos) yang dipolitisasi pada masa kampanye Pilpres 2024. Jokowi mengatakan, semua mekanisme bansos baik beras maupun uang tunai sudah disetujui DPR.
"Itu semua kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu jangan dipikir keputusan kita sendiri, sudah seperti dalam mekanisme kenegaraan," ujar Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).
Baca Juga: Anggaran Bansos Naik Jelang Pemilu 2024, INDEF: Politisasi Itu Nyata
1. Pembagian bansos harus dilakukan
Presiden Joko Widodo (dok. Sekretariat Presiden)Jokowi mengatakan, pembagian bansos harus terus dilakukan. Jokowi menyebut, bansos juga penting diberikan kepada masyarakat.
"Pertama, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia," ucap dia.
Baca Juga: Anies Soal Kampus Kompak Kritik Jokowi: Ada Masalah Serius
2. Bansos diberikan untuk tingkatkan daya beli masyarakat
Editor’s picks
Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo. (dok. Bapanas)Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pemberian bansos dilakukan agar daya beli masyarakat bisa meningkat.
"Kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah dan itu sudah dilakukan," kata dia.
Baca Juga: Dipanggil Jokowi ke Istana, Sri Mulyani Hindari Jurnalis
3. Bansos sudah diberikan tidak hanya pada masa kampanye
Presiden Jokowi di pembukaan Rakernas LDII (IDN Times/Ilman Nafi'an)Lebih lanjut, Jokowi menegaskan, bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sudah disalurkan sejak sebelum masa kampanye Pilpres 2024.
"Oh, sudah dari dulu kan, dari September (2023)," ujar Jokowi.
Baca Juga: Petisi Kritik Jokowi, Imin: Jangan Abaikan, Bisa Terulang Tragedi 98
Berita Terkini Lainnya
