Nadiem Kritik Replik Jaksa di Kasus Chromebook Minim Kemanusiaan
- Nadiem Makarim mengkritik replik jaksa dalam kasus korupsi Chromebook karena dianggap minim sisi kemanusiaan dan tidak menanggapi pembelaan yang diajukan tim kuasa hukumnya.
- Dalam dupliknya, Nadiem menegaskan bahwa program digitalisasi pendidikan merupakan mandat langsung dari Presiden Jokowi, bukan agenda pribadi, sesuai latar belakangnya di bidang teknologi.
- Jaksa menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti Rp5,68 triliun terkait dugaan kerugian negara dalam proyek pengadaan Chromebook.
Jakarta, IDN Times - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, melontarkan kritik keras terhadap replik jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Dalam duplik yang dibacakannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/6/2026), Nadiem menilai replik jaksa minim aspek kemanusiaan.
“Sebab saya menyadari bahwa para jaksa pun adalah manusia. Mereka juga seorang anak, mereka juga seorang ayah, dan seorang suami. Namun dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu,” kata dia.
Nadiem juga menyebut replik jaksa tidak menjawab pembelaan yang diajukan tim kuasa hukum, tetapi hanya menyimpulkan dirinya bersalah.
“Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal: Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas,” tambah dia.
Dia menegaskan, seluruh langkah pembelaannya dilakukan demi mencari kebenaran dan keluarganya.
“Yang dapat saya sampaikan dengan jujur adalah bahwa segala hal yang saya lakukan di persidangan ini semata-mata untuk menyuarakan kebenaran agar saya dapat kembali pulang pada anak-anak saya,” ujar dia.
1. Mandat dari Presiden untuk digitalisasi pendidikan
Dalam pembelaannya, Nadiem juga menyinggung adanya mandat Presiden tentang digitalisasi pendidikan.
“Inilah fakta yang diabaikan kejaksaan bahwa mandat saya dari awal adalah untuk melakukan digitalisasi pendidikan sesuai dengan arahan Presiden. Ini bukan agenda pribadi. Pak Jokowi pun beberapa minggu lalu telah mengakui secara publik bahwa semua kebijakan saya, termasuk digitalisasi pendidikan adalah arahan dari Presiden," kata dia.
Dia mengatakan, penunjukannya sebagai menteri berkaitan dengan latar belakangnya di bidang teknologi.
“Saya tanyakan Yang Mulia, apabila bukan untuk pengalaman saya di bidang teknologi, untuk apa Pak Presiden memilih saya menjadi menteri pendidikan?" ujar dia.
2. Alami tekanan batin
Nadiem juga menyampaikan curahan hati tentang keluarganya selama proses hukum berjalan.
“Saya adalah seorang anak yang mengkhawatirkan kesehatan kedua orangtuanya yang kini berusia di atas 80 tahun. Saya adalah seorang ayah yang mengkhawatirkan nasib keempat anaknya seandainya mereka harus terpisah lagi dari saya. Saya adalah seorang suami yang setiap hari memikirkan berapa lama lagi istri saya harus memikul beban ketidakpastian ini," kata dia.
Dia kembali menegaskan, dirinya bukan sekadar figur publik.
“Yang mulia, saya bukan selembar kertas. Saya adalah manusia dengan segenap perasaan, dengan keluarga yang menahan napas setiap hari menanti datangnya keadilan," ujar Nadiem.
3. Tuntutan penjara 18 tahun dan denda Rp1 miliar
Dalam perkara ini, JPU menuntut Nadiem dengan pidana penjara 18 tahun serta denda Rp1 miliar. Jaksa juga menuntut uang pengganti sebesar Rp5,68 triliun yang terdiri dari dugaan penempatan uang pribadi Rp809 miliar dan peningkatan LHKPN sekitar Rp4 triliun.
Selain Nadiem, sejumlah terdakwa lain dalam perkara ini telah lebih dulu dijatuhi vonis dan tuntutan dengan rentang hukuman 4 hingga 4,5 tahun penjara terkait kerugian negara ratusan miliar rupiah dalam proyek pengadaan tersebut.
