Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berjanji tidak akan menggusur warga dalam melakukan normalisasi sungai Ciliwung.
Dalam rapat koordinasi dengan Menteri PU dan Menteri ATR/BPN, disepakati untuk melanjutkan kembali normalisasi Ciliwung.
"Detailnya nanti Kepala Dinas SDA yang akan menyampaikan. Hal-hal yang menjadi hambatan tadi sudah terpecahkan," ujar Pramono di Gedung Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikutip laman resmi Pemprov DKI, Kamis (13/3/2025).
Pramono menegaskan, dalam proses normalisasi, Pemprov DKI Jakarta akan mengedepankan pendekatan secara manusiawi kepada warga terdampak. Ia juga menyampaikan, pemerintah tidak akan melakukan penggusuran.
"Dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran," kata Pramono.
Pramono menyampaikan, penanganan masalah banjir bersifat jangka menengah ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN. Melalui upaya ini diharapkan akan mengurangi hingga 40 persen risiko banjir di Jakarta.
"Kalau itu bisa dilakukan, maka 40 persen potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik," kata Pramono
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan memberikan dukungan pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 km dari Pengadegan hingga Rawajati.
Total luas pengadaan tanah yakni sekitar 11 hektare atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung.
"Kita sudah buat timeframe untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas," kata Nusron.