Tak Direstui BGN, Program Sarapan Gratis Pramono-Rano Batal
- Program sarapan gratis dialihkan menjadi perbaikan kantin sekolah di Jakarta.
- Pemprov DKI Jakarta akan menambah kuota KJP, Kartu Jakarta Pintar, dengan anggaran yang sebelumnya untuk sarapan gratis.
- Dukungan infrastruktur dari Pemprov DKI Jakarta menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Jakarta, IDN Times – Program sarapan gratis yang menjadi salah satu janji unggulan pasangan Pramono-Rano saat kampanye akhirnya batal direalisasikan. Keputusan ini diambil setelah Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota pada Rabu (12/3/2025).
Pramono mengatakan program sarapan gratis akan diubah menjadi perbaikan kantin sekolah di Jakarta.
"Program sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan diubah programnya.Yang pertama adalah perbaikan kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah. Sehingga, dengan demikian, ini juga akan membantu program yang dijalankan oleh Badan Gizi," ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (12/3/2025).
1. Pemprov DKI mendukung program pusat
Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta memiliki berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.
"Kami mendukung apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan fasilitas Jakarta mempunyai untuk itu dibandingkan daerah-daerah lain. Terus terang Jakarta lebih memiliki itu karena sekolah-sekolahnya sudah banyak yang dipersiapkan untuk itu," kata Pramono.
2. Anggaran untuk tambah KJP
Pramono mengatakan selain perbaikan kantin, angaran sarapan gratis akan dialihkan juga untuk menambah kuota KJP, Kartu Jakarta Pintar, yang menjadi masalah serius di Jakarta saat ini.
"Anggaran yang rencananya sebagian untuk sarapan pagi gratis akan kami alihkan untuk memperbesar kapasitas. Dari 520 ribu, kami telah memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705 ribu penerima manfaat yang akan diterima oleh masyarakat, dan mudah-mudahan dalam Maret ini akan terselesaikan, paling lama April," katanya.
3. Kendala MBG anggaran dan infrastruktur
Dadan Hindayana mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dadan mengungkapkan, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis adalah infrastruktur.
"Salah satu kendala yang paling besar di dalam pelaksanaan program makan bergizi selain anggaran dan SDM, adalah infrastruktur. Anggaran kami sudah selesaikan, SDM sedang kami didik. Infrastruktur inilah yang bagian paling krusial untuk mempercepat terjadinya penyebaran program makan bergizi," jelas Dadan.
