Operasi Yustisi Digelar, 47.754 Orang Terjaring Razia

15 Sep 2020, 18:32 WIB

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto memakaikan masker kepada warga yang tidak membawa masker di operasi yustisi. Dok. Satpol PP Kota Semarang

Jakarta, IDN Times - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono, menyampaikan perkembangan laporan pelaksanaan Operasi Yustisi di seluruh Indonesia yang mulai dilaksanakan sejak Senin, 14 September 2020.

Dari total 53.972 tindakan yang dilakukan petugas, sebanyak 47.754 orang terjaring razia Operasi Yustisi karena terbukti melanggar protokol kesehatan COVID-19 yang saat ini gencar ditegaskan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, sebanyak 2.318 tempat dan 2.511 kegiatan juga terjaring operasi yustisi ini.

"Teguran terdiri dari lisan sebanyak 48.630 kali dan tertulis sebanyak 3.094 kali," kata dia dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

1. Denda administrasi yang dikumpulkan mencapai Rp50 juta

Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono (Dok. Humas Mabes Polri)

Awi juga menjelaskan bahwa ada Rp52.293 juta denda administrasi yang dikenakan pada pelanggar. Jumlah ini berasal dari 1.150 pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, baik orang, tempat maupun kegiatan.

"Sanksi lainnya (kerja sosial) sebanyak 2.853 kali," ujar dia.

2. Total ada 49.947 personel yang diturunkan dalam operasi yustisi

Petugas kepolisian memegang papan imbauan saat Operasi Yustisi penerapan protokol kesehatan di Jalan Jhon Aryo Katili di Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (14/9/2020). ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Kegiatan operasi yustisi ini mengerahkan personel gabungan antara Polri, TNI, Satpol PP dan stakeholders.

Total ada 49.947 personel yang diturunkan, dengan rincian 25.909 personel dari Polri, 9.511 personel dari TNI, 11.212 personel dari Satpol PP dan 3.315 personel lainnya.

3. Polri siap tindak tegas pelanggar protokol kesehatan COVID-19

Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono ditunjuk sebagai Wakil Ketua ll Tim Pelaksana Komite COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Dok. Humas Polri)

Operasi kependudukan ini dilatarbelakagi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan dan Pergub DKI Jakarta tentang pendisiplinan protokol kesehatan.

Melansir dari ANTARA, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan pelaksanaan operasi yustisi dilakukan untuk menegakkan rasa disiplin masyarakat pada protokol kesehatan. Namun, jika operasi ini belum efektif, pihaknya akan menerapkan hukum sesuai Undang-Undang.

"Kalau tindakan-tindakan dalam operasi yustisi seperti pemberian hukuman denda, kerja sosial, administrasi, pencabutan izin memang belum optimal dan belum mampu menguranginya, nanti kami akan mengambil langkah yang lebih tegas, yaitu menggunakan UU," ujar Gatot dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 13 September 2020.