OTT di Sulawesi Tenggara, KPK Tangkap Kepala Daerah

28 Feb 2018, 12:54 WIB

IDN Times/Sukma Shakti

Jakarta, IDN Times - Lagi-lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap kepala daerah jelang Pilkada 2018 melalui operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini yang jadi sasaran adalah wilayah Sulawesi Tenggara.

Kabid Humas Polda Sultra AKBP Sunarto mengatakan, yang tertangkap diduga kepada daerah dan calon kepala daerah.

Menurut Sunarto, keduanya ditangkap bersama lima orang lainnya pada Selasa (27/2) malam. Ia bahkan, menyebut keduanya tertangkap dalam OTT yang dilakukan lembaga antirasuah.

Apa saja informasi yang diperoleh dari peristiwa tersebut?

1. Tertangkap karena OTT

Melalui telepon kepada IDN Times, AKBP Sunarto membenarkan tujuh orang itu tertangkap dalam OTT. Keraguan sempat muncul, karena lembaga antirasuah hingga saat ini belum bersedia memberikan keterangan.

"Iya, katanya karena OTT. Saya memang gak di lapangan, karena ada tim yang melakukan itu. Saya terima laporannya saja," ujar Sunarto yang dihubungi pada Rabu, (28/2).

2. Masih diperiksa di Polda Sultra

Default Image IDN

Belum diketahui apa kasus yang tengah melibatkan petahana dan calon kepala daerah tersebut. Penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan di Polda Sulawesi Tenggara.

"Saya belum tahu kapan mereka akan dibawa ke Jakarta, karena sampai saat ini masih terus diperiksa di Polda. Mengenai barang bukti yang ikut disita, silakan tanyakan ke KPK," kata dia.

Sunarto menjelaskan polisi hanya membantu KPK. Yang melakukan penangkapan adalah lembaga anti-rasuah.

3. Ingin menghasilkan pemimpin yang bersih

Default Image IDN

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pada 15 Februari lalu pernah menyebutkan fokus lembaga anti-rasuah ketika Pilkada saat ini ingin membantu menghasilkan pemimpin yang bersih. Namun, ia menepis kalau ada petahana atau calon tertentu yang disasar KPK.

"Itu semua semata-mata memang karena ada bukti yang mengarah ke sana," ujar Syarif menjawab pertanyaan mengenai KPK yang gencar melakukan OTT jelang Pilkada.

Ia pun membenarkan KPK tengah menjalin kerja sama dengan Polri. KPK menginginkan agar pesta demokrasi tidak dikotori dengan politik uang.

Syarif menyadari untuk bisa maju sebagai kepala daerah di Pilkada, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Gara-gara itu banyak calon kepala daerah yang memiliki kualifikasi baik, justru jadi mundur.