P2G: Wacana Prabowo Naikkan Gaji Guru Multitafsir, Harus Diklarifikasi

Dia menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi multitafsir dalam pernyataan Prabowo ini. Pertama adalah soal semua guru PNS mereka akan diberikan tambahan gaji pokok.

"Nah jadi tafsiran pertama ini rasa-rasanya tidak mungkin karena akan membebani anggaran APBN kita," katanya.

Kenaikan gaji guru PNS hingga 100 persen dianggap tidak realistis dan berpotensi membebani APBN secara signifikan. Jika rata-rata gaji pokok guru sebesar Rp3 juta dinaikkan menjadi Rp6 juta untuk 1,3 juta guru PNS, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp46 triliun per tahun. Ditambah dengan tunjangan sertifikasi yang besarnya setara dengan gaji pokok, anggaran bisa melonjak hingga hampir Rp100 triliun. Hal ini tentu melebihi kemampuan anggaran Kemdikbudristek yang tidak mencapai angka tersebut.

Satriwan juga menjelaskan soal tafsiran kedua, yakni soal tunjangan profesi. Pada 2025, guru PNS yang lulus sertifikasi dan pendidikan profesi guru berhak menerima tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok, sesuai PP No. 41 Tahun 2009.

Namun, hal ini tidak berlaku bagi guru PNS yang sudah bekerja (existing) tanpa adanya tambahan gaji pokok. Kenaikan besar, seperti 100 persen dianggap tidak mungkin karena beban APBN mencapai sekitar Rp100 triliun.

Dia menjelaskan guru di lapangan menganggap tafsiran ini kurang realistis dan meminta klarifikasi dari Prabowo, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendidikan. Pernyataan Presiden yang ambigu memicu kegalauan di kalangan guru, sehingga diperlukan penjelasan untuk menghindari berita simpang siur.

"Nah jadi guru-guru di lapangan merasa kayaknya yang nomor dua tafsiran yang benar makanya kami membutuhkan klarifikasi dari Pak Presiden langsung. Termasuk khususnya dari Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan. Kenapa? Karena pernyataan Pak Presiden dalam hal ini menimbulkan kegalauan dan sangat ambigu maknanya," katanya.