Pakar Hukum: Bebas Bersyarat Setya Novanto Tak Masuk Akal

Menurutnya, kebebasan mantan Ketua DPR Setya Novanto patir dipertanyakan karena tidak ada urgensinya.

"Ya, tanpa maksud memengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka, pengurangan hukuman di tingkat PK itu patut dipertanyakan dasarnya. Toh juga tetap dinyatakan bersalah, tidak jelas dasar pengurangannya, apalagi urgensinya," ujar Fickar.

Lebih lanjut, Fickar menjelaskan bahwa pada umumnya narapidana bisa memperoleh pembebasan bersyarat setelah menjalani dua pertiga masa hukuman serta dinilai berkelakuan baik. Namun, ia meragukan penerapan syarat tersebut dalam kasus Setya Novanto.

"Saya tidak tahu persis soal Setya Novanto, karena pada waktu lalu justru diketahui pernah pulang ke rumah dan jalan-jalan di luar lapas saat masih menjalani masa hukuman. Seharusnya tidak mendapatkan pembebasan bersyarat secepat ini," ujar Fickarnya.

Sebelumnya, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, mengatakan Setya Novanto sudah mendapatkan pengurangan hukuman 28 bulan dan 15 hari.

Meski sudah bebas bersyarat, Novanto tetap musti wajib lapor ke Badan Pemasyarakatan hingga bebas murni pada 2029. Ia juga tak boleh sekalipun melanggar hukum.

"Yang pasti akan dicabut. Kalau menurut ketentuan daripada permennya undang-undangnya," ujarnya.

Sebelumnya, Peninjauan Kembali yang diajukan Setya Novanto dikabulkan Mahkamah Agung. Hukuman penjara eks Ketua Umum Partai Golkar itu pun dikurangi dari 15 menjadi 12,5 tahun penjara.

Selain hukuman penjara, Novanto juga dihukum membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan serta uang pengganti 7,3 juta dolar Amerika Serikat dikurangi Rp5 miliar yang telah dititipkan ke Penyidik KPK.

Hak Novanto menduduki jabatan publik juga dicabut selama dua tahun dan enam bulan. Hal ini berlaku setelah ia selesai menjalani masa pidana.

Diketahui, Novanto disebut menerima 7,3 juta dolar Amerika Serikat dan sebuah jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar Amerika Serikat.