Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

PAN Dukung Wacana Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah, Soroti Minimnya Fungsi

06 Agu 2026, 13:55 WIB

Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Daulay (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Saleh Partaonan Daulay mendukung kajian menyeluruh atas wacana pilkada yang hanya memilih kepala daerah.
Peran, tugas, fungsi, dan wewenang wakil kepala daerah dinilai perlu dirumuskan ulang.
Muhammad Khozin mengusulkan wakil kepala daerah ditunjuk kepala daerah melalui revisi Undang-Undang Pilkada.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setuju pilkada hanya memilih kepala daerah?

Vote Now

Kamis (30/7/2026)

Muhammad Khozin mengusulkan pilkada memilih kepala daerah tanpa wakil. Ia menyebut wakil kepala daerah dapat ditunjuk oleh kepala daerah melalui revisi Undang-Undang Pilkada.

Kamis (6/8/2026)

Saleh Partaonan Daulay mendukung wacana tersebut untuk dikaji secara menyeluruh. Ia meminta sisi positif dan negatif dipaparkan terbuka dengan partisipasi masyarakat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setuju pilkada hanya memilih kepala daerah?

Vote Now

What?
Wacana pilkada hanya memilih kepala daerah tanpa wakil mendapat dukungan untuk dikaji menyeluruh.
Who?
Waketum PAN Saleh Partaonan Daulay dan anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan pandangan mengenai wacana tersebut.
Where?
Khozin menyampaikan usulan dalam rapat kerja Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
When?
Khozin menyampaikan usulan pada Kamis (30/7/2026), sementara Saleh menyatakan dukungannya pada Kamis (6/8/2026).
Why?
Peran wakil kepala daerah dinilai minim, tidak difungsikan tanpa pendelegasian tugas, dan hubungan dengan kepala daerah di sejumlah wilayah berpolemik.
How?
Saleh meminta kajian terbuka dengan partisipasi masyarakat, sedangkan Khozin mengusulkan revisi Undang-Undang Pilkada agar wakil ditunjuk kepala daerah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setuju pilkada hanya memilih kepala daerah?

Vote Now

Saleh dari PAN bilang cara memilih pemimpin daerah perlu dilihat lagi. Ada ide memilih kepala daerah saja, tanpa wakil. Saleh ingin semua orang ikut bicara tentang baik dan buruknya. Khozin dari PKB juga bilang wakil bisa ditunjuk kepala daerah. Sekarang ide itu masih dibahas.

PAN mendukung ide agar saat pilkada, rakyat hanya memilih kepala daerah tanpa wakil. Saleh Daulay bilang ide ini harus dipikirkan baik-baik bersama masyarakat. Ia melihat wakil kadang tidak punya tugas jelas, bahkan ada yang bertengkar dengan kepala daerah. Muhammad Khozin juga mengusulkan wakil nanti ditunjuk kepala daerah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setuju pilkada hanya memilih kepala daerah?

Vote Now

Wacana ini memberi ruang untuk meninjau kembali tugas, fungsi, dan wewenang wakil kepala daerah yang dinilai belum optimal. Saleh meminta sisi positif dan negatif dibuka kepada masyarakat, sementara usulan Khozin menempatkan perubahan melalui revisi Undang-Undang Pilkada dan mempertimbangkan situasi kepala daerah berhalangan tetap.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setuju pilkada hanya memilih kepala daerah?

Vote Now

Jakarta, IDN Times - Waketum PAN Saleh Partaonan Daulay mendukung wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya memilih kepala daerah tanpa wakilnya. Menurut dia, wacana ini perlu dikaji secara menyeluruh.

Menurut Saleh, seluruh sisi positif dan negatif dari wacana ini harus dipaparkan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

1. Peran wakil kepala daerah yang minim turut disorot

Ketua DPP PAN Saleh Daulay (IDN Times/Aryodamar)

Ketua Komisi VII DPR RI itu juga setuju bahwa tugas, fungsi, dan wewenang wakil kepala daerah perlu dirumuskan ulang. Sebab, posisi wakil kepala daerah terkesan tidak berfungsi. Ironinsya, beberapa daerah, hubungan kepala daerah dan wakilnya justru tidak harmonis dan bahkan berpolemik.

Menurut, merenggangnya hubungan kepala daerah dan wakilnya ini merupakan cermin yang buruk. Sebab, kepala daerahnya seharusnya dapat menjadi teladan terhadap rakyatnya.

"Saya setuju kalau tugas, fungsi, dan wewenang wakil dirumuskan lagi. Sekarang memang ada kesan kalau wakil tidak difungsikan. Tetapi di beberapa daerah, ada juga yang kepala daerah dan wakilnya ribut. Bahkan sampai diungkap dan kelihatan di pengadilan," kata Legislator PAN itu.

2. PAN soroti peran wakil kepala daerah ketika kepala daerah berhalangan tetap

Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Daulay (IDN Times/Amir Faisol)

Di sisi lain, Saleh juga menyoroti peran wakil kepala daerah ketika kepala daerah berhalangan tetap. Sebab, dalam diskusi yang berlanjut, peran wakil kepala daerah ini mendapatkan perhatian luas.

"Sebab, diskusinya akan berlanjut pada situasi dimana kepala daerah berhalangan tetap. Siapa yang akan menggantikannya? Apakah otomatis wakil yang naik, atau perlu pemilihan lagi di DPRD? Bagaimana peran partai politik dalam situasi itu?" kata dia.

Saleh memastikan, PAN berkomitmen akan berdiri bersama semua kekuatan untuk memperbaiki sistem demokrasi dan pemilu.

3. Legislator PKB usul pilkada tak pilih wakil

Anggota DPR RI Komisi II, Muhammad Khozin. (IDN Times/Putra F. D. Bali Mula)

Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin mengusulkan agar wakil kepala daerah tidak lagi dipilih melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurut Khozin, usulan tersebut dapat dieksekusi melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Dengan skema itu, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan wakil kepala daerah ditunjuk oleh kepala daerah.

"Perbaiki Undang-Undang Pilkadanya. Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Jadi ini biar tidak menjadi vote getter saja, kasihan wakil kepala daerah saat ini," ujar Khozin dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Khozin mengatakan, selama kepala daerah tidak memberikan pendelegasian tugas, wakil kepala daerah tidak memiliki ruang untuk menjalankan peran pemerintahan. Kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena sudah tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan penguatan otonomi daerah.

"Jadi lima tahun ya ngedekem saja di ruangan atau cuman hadir dalam forum-forum yang sifatnya tahunan. Lah ini kan tidak boleh dibiarkan sesuatu yang memang sudah tidak sesuai dengan semangat iklim demokrasi kita, dengan semangat otonomi daerah kita, penguatan daerah," tutur Legislator PKB itu.