PAN Keberatan Kenaikan Parliamentary Threshold 5 Persen di Pemilu 2029

Viva menegaskan, putusan MK memberikan ruang konstitusional bersyarat kepada pembentuk UU untuk melakukan perubahan, sebelum Pemilu 2029. Artinya, pembentuk UU diberi ruang legislasi karena bersifat open legal policy.

Namun, Viva mengingatkan ruang tersebut sejatinya masih berada dalam pagar konstitusional yang dibuat oleh MK, bukan merupakan cek kosong dan ruang bebas berdasarkan pertimbangan subyektif partai politik.

MK juga mensyaratkan perubahan angka ambang batas parlemen justru dilakukan dengan memperhatikan hal penting, yaitu tentang aspek keterwakilan politik, nilai proporsionalitas, kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, tidak menyebabkan banyak suara sah pemilih hangus dan tidak terkonversi menjadi kursi, serta penyederhanaan partai politik secara rasional.

"Dalam Putusan 45/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa penentuan besaran PT yang tidak didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai dapat menimbulkan disproporsionalitas antara suara sah nasional dan jumlah kursi," kata Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) itu.

Viva justru mengingatkan pada pemilu legislatif 2024, terdapat 17.304.303 atau 11,4 persen suara yang terbuang dengan angka ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Begitu juga pada pemilu legislatif 2019 terdapat 13.595.842 atau 9,71 persen dan untuk Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 2.964.975 atau 2.37 persen suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi.

Menurut Viva, tidak ada angka ideal berapa besaran angka ambang batas parlemen. Ia menekankan pentingnya pembuat UU tetap mengacu pada perintah MK yang mensyaratkan agar penyusunannya tetap berada dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"Ide penyederhanaan partai politik di DPR tidak boleh berbenturan dengan keharusan menjaga prinsip proporsionalitas hasil pemilihan," kata dia.

Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono tak menampik mengenai pertemuan ketum parpol baru-baru ini. Ia juga mengonfirmasi pertemuan itu tidak dihadiri langsung Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto, melainkan hanya dihadiri Sufmi Dasco sebagai perwakilan Gerindra. Namun, Sugiono enggan menyebut pertemuan itu berlangsung di mana.

Menurut Sugiono, partai koalisi pemerintah telah bersepakat angka parliamentary threshold ditetapkan 5 persen pada pemilu mendatang. Angka ini akan dibawa dalam forum pembahasan revisi undang-undang (RUU) pemilu.

"Satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen," kata Sugiono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut dia, angka ini juga sejalan dengan kesepahaman antara PKS dan Golkar yang juga sepakat dengan angka 5 persen.

"Seperti kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati," kata dia.

Sugiono menyampaikan, parpol tidak ingin ada suara-suara yang terbuang pada pemilu mendatang. Parpol-parpol juga bersepakat untuk menciptakan pemilu yang efektif dan efisien.

"Keterlibatan seluruh rakyat dalam hal ini suara-suara yang yang kan kadang-kadang ada suara yang tidak yang terbuang, yang tersisa itu segala macam yang tidak itu juga bisa diakomodir seoptimal mungkin," kata dia.